Salin Artikel

Jokowi: Saya Dulu Enggak Mau ke Freeport karena Bukan Milik Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan penyebab dirinya dulu enggan mengunjungi PT Freeport di Papua.

Hal itu dikarenakan, saham PT Freeport sebagian besar masih dikuasai oleh Amerika Serikat di awal-awal pemerintahannya.

Cerita ini dia ungkapkan saat memberikan sambutan untuk Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022 di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

"Saya dulu enggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita. Tetapi sekarang saya ke Freeport karena itu jelas milik kita. Menjadi milik BUMN kita. Artinya milik pemerintah Indonesia," ujar Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, PT Freeport saat ini sudah didominasi oleh karyawan Indonesia.

Jokowi mengeklaim, sebanyak 98 persen karyawan merupakan WNI.

"Dan yang saya senang lagi 40 persen itu adalah masyarakat Papua. Ini padalah sebuah transformasi teknologi, transformasi ekonomi yang kadang kita tidak sadar. Saya baru sadar ketika masuk ke sana. Baru sadar bahwa ini adalah transformasi ekonomi yang besar," katanya.

Kepala negara mengungkapkan, sebelumnya Indonesia hanya mengelola 9,3 persen saham PT Freeport.

Setelah bernegosiasi dengan proses yang sangat alot, saat ini sebanyak 51 persen saham PT Freeport sudah dikuasai Indonesia.

Jokowi mengungkapkan, kini 70 persen dari pendapatan PT Freeport masuk ke kas dalam negeri.

"Saya suruh ngitung kemarin ke Bu Menkeu, coba hitung kita dari Freeport itu kita dapat berapa sih? Dulu ya dapat dividen 9 persen. Sekarang kita dapat dividennya 51 persen," kata Jokowi.

"Dapat pajaknya jelas lebih besar dan dapat PNBP (penerimaan negara bukan pajak) lebih besar, kemudian dapat bea ekspor juga lebih besar. Setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka kita 70 persen itu masuk ke negara. Dari yang sebelumnya hanya deviden 9 persen," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/11/14313201/jokowi-saya-dulu-enggak-mau-ke-freeport-karena-bukan-milik-kita

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke