Salin Artikel

Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Salah satu yang mereka survei terkait isu pencalonan kembali Joko Widodo sebagai presiden pada 2024 atau untuk tiga periode.

Peneliti PWS Sharazani mengatakan, hasil survei mereka menunjukkan bahwa 74,5 persen tidak setuju terhadap wacana tiga periode tersebut.

"Hasil survei PWS ini menunjukan bahwa mayoritas publik atau 74,5 persen responden menyatakan tidak setuju mencalonkan kembali (Joko Widodo) sebagai presiden untuk ketiga kalinya pada Pemilu 2024 nanti," ujar Sharazani dalam webinar, Jumat (7/10/2022).

Sharazani mengatakan, hanya 16,3 persen yang mengatakan setuju, sedangkan sisanya abstain, alias tidak memilih atau tidak tahu.

Menurut dia, hasil survei ini memberikan penegasan bahwa publik tak ingin ada konstitusi yang diubah terkait masa jabatan presiden.

"Hasil survei ini sekaligus menepis keinginan segelintir elite politik yang menginginkan Jokowi menjabat kembali sebagai Presiden RI untuk ketiga kalinya," ujar dia.

Selain isu Jokowi 3 periode, PWS turut memberikan hasil survei terkait wacana penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.

Dalam hasil survei dijelaskan, sebanyak 73,8 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Jokowi.

"Hanya 14,5 persen yang setuju, dan sisanya 11,7 persen tidak memberi jawaban alias tidak tahu," ujar Sharazani.

"Hasil survei ini sekaligus menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi berapa tahun pun tidak dikehendaki oleh mayoritas publik," kata dia.

Adapun survei dilaksanakan pada 1-6 Oktober 2022 di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden 1.200 orang berusia minimal 17 tahun.

Metode survei yang digunakan sistematic random sampling dengan margin of error +/- 2,83 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/15291801/survei-pws-74-persen-warga-tak-setuju-jokowi-maju-lagi-di-pilpres-2024

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke