Salin Artikel

7 Catatan Kontras untuk Komisioner Komnas HAM yang Baru Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberikan tujuh catatan terhadap komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terpilih.

"Dari sejumlah komisioner terpilih, kami memiliki sejumlah catatan atas terpilihnya nama-nama tersebut," kata Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10/2022).

Catatan pertama, tak ada petahana yang terpilih dalam proses pemilihan Komisioner Komnas HAM untuk periode 2022-2027.

Menurut Fatia, hal tersebut bisa pertanda baik karena komisioner yang lama dinilai lambat dalam penanganan kasus dan tindak lanjutnya.

"Kami menganggap bahwa hal ini dapat dijadikan kesempatan bagi para komisioner yang baru untuk menghadirkan kebaruan baik reformasi internal ataupun kerja advokasi yang dilakukan Komnas HAM ke publik," ujar dia.

Catatan kedua, beberapa nama komisioner terpilih dinilai tak mengerti persoalan HAM di Papua.

Kontras khawatir, pemahaman yang minim tersebut akan menyulitkan agenda Komnas HAM dalam memutuskan rantai kekerasan yang ada di Papua.

Catatan ketiga, Kontras menyebutkan, ada komisioner yang memiliki latar belakang di pemerintahan yang berkaitan dengan investasi.

"Hal ini dikhawatirkan memunculkan potensi conflict of interest mengingat pembukaan keran investasi telah berimplikasi besar terhadap naiknya eskalasi kekerasan di lapangan," ucap Fatia.

Catatan keempat, adanya penambahan kuota komisioner dari sebelumnya tujuh orang menjadi sembilan orang. Penambahan kuota ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja Komnas HAM.

Kelima, komisioner yang baru diharapkan mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang mangkrak di era komisioner yang menjabat sebelumnya.

Catatan keenam, Komnas HAM diharapkan berani untuk tidak kompromi terhadap isu pelanggaran HAM sesuai dengan mandat independensi.

"Ketujuh, agenda pemajuan HAM seperti halnya ratifikasi internasional (yang) belum maksimal didorong oleh komisioner periode sebelumnya. Penambahan komisioner yang ada juga harus segera berdampak pada efektifnya agenda pemajuan HAM untuk menjadikan ratifikasi sejumlah instrumen tersebut menjadi prioritas," pungkas Fatia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan sembilan calon anggota Komnas HAM terpilih periode 2022-2027 pada rapat paripurna, Selasa (4/10/2022).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan kepada sidang paripurna atas laporan Komisi III DPR terkait proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Komnas HAM.

"Sidang Dewan yang terhormat, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III atas hasil uji kelayakan anggota Komnas HAM periode 2022-2027 tersebut dapat disetujui," kata Dasco dalam rapat paripurna, Selasa.

"Setuju," jawab peserta sidang diikuti ketukan palu Dasco tanda persetujuan.

Sembilan komisioner terpilih yaitu Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Atnike Nova Sigiro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, dan Uli Parulian Sihombing.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/11040271/7-catatan-kontras-untuk-komisioner-komnas-ham-yang-baru-terpilih

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke