Wanti-wanti Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Pengusutan Transparan hingga Rampung Secepatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara soal tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Sebagaimana diketahui, lebih dari seratus warga meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022) malam itu. Ratusan warga lainnya mengalami luka ringan hingga berat.

Warga yang menjadi korban umumnya mengalami sesak napas dan terinjak-injak.

Kerusuhan tersebut terjadi setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya dalam pertandingan sepak bola yang digelar di kandang sendiri.

Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi memerintahkan agar pengusutan kasus ini dibuka secara terang benderang. Kepala negara juga meminta agar proses penelusuran dirampungkan secepatnya.

Cepat rampung

Presiden memerintahkan agar tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan bekerja cepat untuk mengungkap detail peristiwa berdarah itu.

Menurut Jokowi, tak perlu waktu lama untuk mengusut kasus tersebut lantaran rangkaian peristiwanya sudah terlihat jelas.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk TGIPF yang terdiri dari sejumlah unsur seperti purnawirawan TNI dan Polri hingga akademisi. Tim itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Kan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam. Beliau minta satu bulan, tapi saya minta (bisa disampaikan) secepat-cepatnya. Karena ini barangnya kelihatan semua kok. Secepat-cepatnya," kata Jokowi usai menjenguk para korban tragedi kerusuhan Kanjuruhan di RSUD dr. Saiful Anwar, Malang, Rabu (5/10/2022).

Dalam kunjungannya, Jokowi sempat berbincang-bincang dengan para korban kerusuhan. Dia ingin mendapat gambaran langsung mengenai peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam itu.

"Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini. Sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik," ujarnya.

Tak ditutupi

Jokowi juga mewanti-wanti jajarannya untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Dia menegaskan, tak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam pengusutan perkara ini.

"Kenapa dibentuk tim pencari fakta independen, karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Jokowi.

Presiden mengatakan, pihak-pihak yang bersalah dalam peristiwa ini harus mendapat sanksi, termasuk jika terdapat unsur pidana.

"Yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk pidana juga sama," tegasnya.

Audit stadion

Imbas peristiwa Kanjuruhan, Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaudit seluruh stadion yang digunakan untuk kompetisi sepak bola di Indonesia.

Dia tidak ingin tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, terulang lagi di masa depan.

"Saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai utk liga. Baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3, semuanya," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ada beberapa hal yang mesti diaudit dari stadion-stadion di Indonesia. Salah satunya soal kesesuaian gerbang stadion dengan standar yang berlaku.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan tentang perlunya evaluasi manajemen pelaksanaan pertandingan.

"Dari peristiwa ini, kita harus perbaiki semuanya, manajamen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion, semuanya harus kita audit total," kata Jokowi.

Serahkan ke FIFA

Diakui Jokowi, dirinya sudah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino perihal tragedi Kanjuruhan. Namun, dia tak mengungkap detail isi pembicaraan itu.

"Hari Senin malam saya telah bergabung langsung, berbicara langsung dengan Presiden FIFA Presiden Giani Infantino, berbicara banyak mengenai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang," kata Jokowi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Jokowi mengatakan, dia dan Infantino juga membahas Piala Dunia U-20 2023 yang menurut rencana akan digelar di Indonesia pada tahun depan.

Dari pembicaraan tersebut, presiden belum bisa memastikan apakah Indonesia bakal disanksi atau tidak imbas tragedi Kanjuruhan.

Menurut dia, pemerintah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada FIFA ihwal sanksi bagi sepak bola tanah air.

"Keputusan apa pun adalah kewenangan di FIFA," ujar Jokowi.

Upaya lain

Selain pengusutan kasus, pemerintah juga telah menempuh sejumlah upaya lainnya dalam penanganan tragedi Kanjuruhan.

Pemerintah melalui presiden rencananya akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia masing-masing sebesar Rp 50 juta.

Selain dari presiden, keluarga korban juga akan diberi santunan dari Gubernur Jawa Timur hingga bupati dan wali kota di Jatim. Jumlahnya sekitar Rp 10-15 juta per keluarga.

"Meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang tidak bisa dinilai dengan uang berapa pun harganya," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers, Senin (3/10/2022).

Selain itu, pemerintah juga memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan korban tragedi Kanjuruhan di rumah sakit. Sehingga, korban luka berat maupun ringan dapat berobat gratis.

"Kementerian Kesehatan akan menangani pengobatan korban yang luka-luka di rumah sakit dengan biaya gratis dari negara atau dari pemerintah, beban biaya pengobatan dan perawatan gratis tersebut dapat dikoordinasikan dengan pemda setempat," tutur Mahfud.

(Penulis: Ardito Ramadhan, Dian Erika Nugraheny | Editor: Dani Prabowo, Sabrina Asril, Novianti Setuningsih)