Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Ketika Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Penjaga Perbatasan Negara ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyapa para prajurit TNI yang sedang bertugas di sejumlah kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga melalui video conference usai upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka.

Dalam kesempatan itu, presiden menanyakan soal tunjangan bagi para prajurit yang menjaga wilayah terluar NKRI itu.

Presiden meminta prajurit berkata jujur apabila memang tunjangan mereka tidak mencukupi.

Bahkan, Kepala Negara sempat berseloroh agar para prajurit tidak usah takut kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengatakan yang sebenarnya.

Dialog tersebut terjadi saat Presiden menyapa prajurit yang berjaga di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke.

"Tunjangan cukup?" tanya Jokowi kepada perwakilan prajurit dari Satgas Yonif 511.

"Siap untuk tunjangan cukup," jawab perwakilan itu.

"Bener? Enggak usah takut dengan Panglima," tanya Jokowi lagi sambil tersenyum tipis.

"Siap cukup, Bapak," jawab perwakilan itu kembali.

"Bener?" tanya Jokowi menegaskan.

"Siap, benar," demikian jawaban perwakilan masih dengan keterangan yang sama.

Mendengar pernyataan prajurit yang tetap teguh itu, Jokowi tak memberi tanggapan lebih lanjut.

Presiden kemudian melanjutkan menyapa para prajurit lain yang bertugas di Talaud.

Adapun dalam upacara HUT ke-77 TNI ini, Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara.

Tampak hadir dalam Upacara HUT ke-77 TNI hari ini yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Selain itu hadir pula KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, Andi Widjajanto, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, hingga Kepala BSSN Hinsa Siburian.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/05/10095191/ketika-jokowi-tanya-tunjangan-prajurit-penjaga-perbatasan-negara

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Golkar 'Kepleset'  Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Ketua DPP Golkar "Kepleset" Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Nasional
KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi

KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi

Nasional
Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Nasional
Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Nasional
Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Nasional
Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Nasional
Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Nasional
Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Nasional
Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Nasional
Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Nasional
Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke