Salin Artikel

Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali pemerintah desa, turut mengendalikan laju inflasi.

Menurut Kemendagri, pengendalian inflasi bukan sekadar tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.

Sebab, apabila daerah dan desa bisa mengendalikan inflasi, Kemendagri menganggap bahwa angka inflasi nasional bisa dikendalikan.

"Dana desa dapat digunakan untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa khusus dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa," ujar Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dikutip keterangan resmi pada Selasa (4/10/2022).

Yusharto menjelaskan, pemerintah desa bisa menggunakan 30 persen anggaran dana desa untuk pengendalian inflasi.

Hal ini juga disebut telah tercantum dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa, di mana pemerintah desa dapat mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan anggaran dana desa.

Untuk mengendalikan inflasi di desa, Yusharto meminta pemerintah desa berperan aktif dalam memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); BUMDes; hingga pemanfaatan pangan lokal.

"Dengan pengendalian inflasi yang baik di tingkat desa maka desa dapat berkontribusi membantu pengendalian inflasi secara nasional," kata Yusharto.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/21070361/kemendagri-minta-pemerintah-desa-ikut-kendalikan-inflasi-di-wilayahnya

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang DKPP, PKN di Sangihe Awalnya Gagal Verifikasi Lalu Lolos Setelah Ada Atensi KPU Pusat

Sidang DKPP, PKN di Sangihe Awalnya Gagal Verifikasi Lalu Lolos Setelah Ada Atensi KPU Pusat

Nasional
Panglima Yudo: Pilot Susi Air yang Hilang di Nduga Sudah Terdeteksi, Penumpang Sudah Dievakuasi

Panglima Yudo: Pilot Susi Air yang Hilang di Nduga Sudah Terdeteksi, Penumpang Sudah Dievakuasi

Nasional
Kapolri Sebut Tidak Ada Orang yang Disandera di Kasus Pesawat Susi Air

Kapolri Sebut Tidak Ada Orang yang Disandera di Kasus Pesawat Susi Air

Nasional
Anggota DPR Minta Kemenkes dan BPOM Kompak Selesaikan Kasus Gagal Ginjal

Anggota DPR Minta Kemenkes dan BPOM Kompak Selesaikan Kasus Gagal Ginjal

Nasional
Durasi Ibadah Haji Dipangkas Jadi 30 Hari

Durasi Ibadah Haji Dipangkas Jadi 30 Hari

Nasional
KPK Periksa Dirut PT SMS, Dalami Pengeluaran Uang Tanpa LPJ

KPK Periksa Dirut PT SMS, Dalami Pengeluaran Uang Tanpa LPJ

Nasional
Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

Nasional
Komisi II DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Komisi II DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Nasional
Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Nasional
Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar 'Dimasukkan ke Rumah Sakit' Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar "Dimasukkan ke Rumah Sakit" Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Nasional
Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Nasional
Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.