Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Menurut dia, tinggal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum menandatangani persetujuan pembentukan Pansus.

"Segera kami ajukan, kalau hari ini terpenuhi syaratnya, (langsung) kita ajukan ke pansus," kata Heru dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/10/2022).

Heru menjelaskan, langkah yang akan dilakukan tidak hanya berhenti di situ.

Dia menyatakan, fraksi di Komisi X juga akan meminta dukungan Komisi III untuk terlibat dalam Pansus.

"Besok kita akan minta dukungan yang lebih banyak lagi, teman-teman di Komisi III dan Komisi X," tutur Heru.

Lebih lanjut, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khadafi menjelaskan alasan Fraksi PPP belum menandatangani persetujuan pembentukan Pansus.

Menurut dia, hal ini dikarenakan pada saat proses persetujuan diambil, anggota fraksi partai berlambang ka'bah itu masih melakukan kunjungan kerja di luar negeri.

"Hampir semua fraksi yang tanda tangan tadi Komisi X. PPP ada kunjungan keluar negeri, tapi melalui telepon sudah menyatakan bersedia," ungkap Heru.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PKB DPR mengusulkan pembentukan Pansus DPR untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan.

“Saya telah memerintahkan FPKB mengusulkan pembentukan Pansus DPR RI Tragedi Kanjuruhan, dengan menjadikan Komisi X yang menangani keolahragaan menjadi leading sektornya,” kata Anggota FPKB DPR M. Hasanuddin Wahid dalam keterangannya, Senin.

“Bukan saja untuk mempercepat penyelesaian tragedi Kanjuruhan, siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa Kanjuruhan,” ucap Cak Udin.

Sementara itu, Fraksi PDI-P DPR mengaku setuju dengan usulan pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan.

Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto mengatakan, peran daripada Pansus itu adalah mencari solusi atas tragedi tersebut.

"Jadi nanti kalau memang dibentuk pansus, kita mendukung sehingga dapat jawabannya lebih komprehensif," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Utut berharap, pembentukan Pansus dapat menjawab berbagai spekulasi yang ada di masyarakat soal tragedi Kanjuruhan.

Pasalnya, ia menyoroti banyak spekulasi publik atas tragedi itu mulai dari penggunaan gas air mata oleh aparat hingga siapa pihak yang perlu bertanggungjawab.

"(Pansus) tidak dari menduga atau asumsi yang kejelasannya tak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.