Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Sebelumnya, amanat untuk membentuk Badan Peradilan Pilkada tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kami menyerahkan sepenuhnya pada putusan MK dan undang-undang," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Sebelumnya, Bawaslu RI digadang-gadang menjadi lembaga yang dapat mengambil peran peradilan pilkada.

Dalam UU Pilkada, badan peradilan khusus ini termuat dalam Pasal 157.

Dalam suatu kesempatan diskusi, Bagja pernah mengungkapkan bahwa dibentuknya peradilan khusus Pilkada atau pemilihan cukup mendesak.

Sebab, karakter penegakan hukum pilkada bersifat cepat. Selain itu, penegakan hukum pilkada memerlukan penanganan yang integratif.

"Untuk pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan, Bawaslu memiliki pengalaman dalam menjalankan fungsi peradilan," kata Bagja dikutip dari situs resmi Bawaslu RI, akhir tahun lalu.

Sementara itu, pembatalan pembentukan Badan Peradilan Pilkada merupakan hasil putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022, yang mengabulkan judicial review dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada.

Dalam putusan itu, MK memutuskan bahwa merekalah yang berhak mengadili sengketa Pilkada 2024 dan seterusnya.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945, begitu pun Pasal 157 ayat (1) dan (2)--juga inkonstitusional.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang membacakan pertimbangan hukum Mahkamah mengatakan, inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada.

“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa ‘sampai dibentuknya badan peradilan khusus’ harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945," kata Enny dikutip dari situs resmi MK, Senin.

"Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca ‘Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi’,” ujar Enny melanjutkan.