Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali memimpin rapat bersama jajaran kabinetnya untuk mematangkan berbagai persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/10/2022).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas persiapan baik dari sisi substansi maupun teknis.

"Dalam substansi sudah disampaikan bahwa Indonesia ini salah satu yang hampir semua working group, engagement group-nya selesai," ujar Airlangga dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan jalur sherpa (sherpa meeting), masih akan dibahas substansi seputar ekonomi, kesehatan, dan keuangan.

Menurutnya, dalam rapat tersebut, para menteri juga telah menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo mengenai format dan bentuk laporan akhir nanti.

"Tadi disampaikan ke Bapak Presiden dan pada prinsipnya persetujuan mengenai format dan bentuk laporan akhir yang masih akan dibahas di dalam empat putaran sous-sherpa," lanjutnya.

Selain itu, dalam rapat juga dibahas mengenai kesiapan di Bali juga detail sesi pada saat KTT G20 nanti.

Menurut Airlangga, Indonesia berharap agar keseluruhan hasil pembahasan para pemimpin negara G20 bisa sederhana dan dirangkum dalam 34 paragraf.

"Ini sudah mulai dipersiapkan. Memang beberapa negara, terutama negara-negara maju, masih mendorong agar masalah yang terkait dengan Ukraina itu menjadi kesepakatan bersama, sementara kita ingin masuk dalam leaders declaration," jelasnya.

Untuk memastikan kesiapan Bali sebagai tuan rumah, Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung lokasi pelaksanaan pertemuan G20.

Presiden juga ingin memastikan detail agenda pertemuan karena agenda KTT G20 berdekatan waktunya dengan pertemuan internasional lainnya yaitu KTT ASEAN dan APEC.

"Jadi dari segi teknis maupun format ini masih ada pembahasan-pembahasan yang harus didalami lagi. Namun, dari segi kesiapan, Bapak Presiden sendiri akan meninjau ke Bali untuk mengecek detail kesiapan agenda tersebut," tutur Airlangga.

"Kita ketahui bahwa agenda dari G20 nanti adalah sangat berhimpitan dengan agenda ASEAN sebelumnya, agenda G20, dan agenda APEC, sehingga jadwal di bulan November nanti akan sangat padat," tambahnya.

Adapun forum G20 adalah forum kerja sama 20 negara ekonomi utama dunia.

Forum internasional yang akan digelar pada 15-16 November 2022 ini berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, termasuk di negara-negara miskin dan kecil.

Komposisi negara anggota G20 mencakup 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen.

Anggota-anggota G20 sendiri terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok atau China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Namun terlepas dari 20 negara itu, Indonesia juga mengundang negara lain dalam forum G20 dalam presidensinya.

Mengutip situs resmi Kementerian Luar Negeri, pada 13 April 2022, Indonesia mengundang 9 negara tamu (invitees) yang nantinya turut memberikan pandangan dalam pembahasan prioritas.

Negara tersebut yakni Spanyol, Ketua Uni Afrika, Ketua the African Union Development Agency-NEPAD (AU-NEPAD), Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Belanda, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Ketua The Caribbean Community (CARICOM), dan Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Selain negara, ada 10 organisasi internasional yang diundang yaitu Asian Development Bank (ADB), Financial Stability Board (FSB), International Labour Organization (ILO), dan International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IsDB), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, World Health Organization (WHO), World Trade Organization (WTO), dan United Nations (UN).

Diundangnya negara tamu tersebut tidak terlepas dari penekanan Presiden Joko Widodo untuk presidensi G20 Indonesia, yakni inklusivitas, untuk mewujudkan pemulihan bersama pasca pandemi Covid-19 alias “leave no one behind".

Oleh karena itu, Indonesia pun memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara­ kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia.