Bung Karno, Menlu, dan Politik Luar Negeri

Kedua pidato yang disampaikan pada zaman dan tantangan yang berbeda, sama-sama menarik: mengungkapkan persoalan zaman dan ide untuk menyelesaikan persoalan itu.

Tentu, tulisan singkat ini tidak hendak membandingkan Menlu Retno dengan Bung Karno, Bapak Bangsa Indonesia. Rasanya, tidak tepat untuk "membanding-bandingke".

Tetapi, tulisan ini lebih ingin menegaskan bahwa pidato-pidato tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang wajah dan sosok politik luar negeri Indonesia, serta standing Indonesia dalam menghadapi persoalan dunia.

Tantangan Dunia

Selama 90 menit menyampaikan pidatonya yang berjudul "To Buid The World A New", Bung Karno - orator ulung yang di negeri ini belum ada yang mampu menandingi, sekalipun ada yang berusaha menirunya - mengupas habis-habisan sistem yang dibangun dan dilaksanakan oleh Barat yakni kolonialisme dan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan bangsa-bangsa.

Maka presiden pertama RI itu secara tegas menyatakan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme.

Pada saat yang sama, Bung Karno juga memerkenalkan Pancasila dengan seluruh nilai-nilai luhurnya kepada dunia. Kata Bung Karno, “Pancasila mempunyai arti universal dan dapat digunakan secara internasional.”

Tentang kondisi zaman, waktu itu Bung Karno, mengatakan, “Dewasa ini segala masalah dunia kita saling berhubungan. Kolonialisme mempunyai hubungan dengan keamanan; keamanan mempunyai hubungan dengan persoalan perdamaian dan perlucutan senjata; perlucutan senjata berhubungan dengan perkembangan secara damai dari negara-negara yang belum maju.

Ya, segala itu saling bersangkut-paut. Jika kita pada akhirnya berhasil memecahkan satu masalah, maka terbukalah jalan untuk penyelesaian masalah-masalah lainnya. Jika kita berhasil memecahkan, misalnya masalah perlucutan senjata, maka akan tersedialah dana-dana yang diperlukan untuk membantu bangsa-bangsa yang sangat memerlukan bantuan itu.”

Kata Bung Karno, masalah-masalah semuanya itu harus dipecahkan dengan penggunaan prinsip-prinsip yang telah disetujui.

Setiap usaha untuk memecahkannya dengan mempergunakan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan pemilikan kekuasaan, tentu akan gagal, bahkan akan mengakibatkan masalah-masalah yang lebih buruk lagi.

Krisis Ukraina, barangkali menjadi salah satu contoh seperti yang dikatakan Bung Karno, yang tidak bisa diselesaikan dengan mempergunakan kekerasan, pada dewasa ini.

Karena itu, Menlu Retno dalam pidatonya sepanjang 11 menit mengajak semua pihak berkolaborasi mengatasi krisis-krisis yang ada. Dengan paradigma baru tersebut ia berharap tatanan yang lebih inklusif bagi semua pihak.

Kata Menlu Retno, "Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan."

Sangat wajar kalau Menlu Retno mengatakan hal itu. Indonesia telah menunjukkan - tidak hanya bicara tetapi bertindak - usahanya dalam membantu penyelesaikan krisis Ukraina.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Kyiv, (Ukraina) pada 29 Juni 2022, dan Moskwa, (Rusia) 30 Juni 2022, menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan - dengan mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan perang - penghormatan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan perdamaian.

Dulu Bung Karno mengatakan, PBB menghadapi suatu penimbunan masalah-masalah, masing-masing mendesak, masing-masing mengandung kemungkinan ancaman terhadap perdamaian dan kemajuan secara damai.

Kini, kata Menlu Retno, kondisi global mengkhawatirkan. Perang tengah berlangsung dan pelanggaran hukum internasional seakan menjadi norma untuk kepentingan "sebagian."

Karena itu, perlu kerja sama global di tengah ketegangan geopolitik dan ancaman krisis ekonomi. Selain itu, PBB membutuhkan reformasi dan pembaharuan multilateralisme.

Sebab, dalam bahasa Bung Karno, “…nasib dunia, dunia kita, tidak akan ditentukan tanpa kita. Nasib itu akan ditentukan dengan ikut serta dan kerja sama kita.

Keputusan-keputusan yang penting bagi perdamaian dan masa depan dunia dapat ditentukan di sini dan sekarang ini juga... Marilah kita pergunakan kesempatan itu. Kesempatan itu mungkin tak akan kembali lagi!”

Kata Menlu Retno, “Ini bukan lagi waktunya untuk berbicara omong kosong. Sekarang saatnya untuk menjalankan pembicaraan.

Meskipun, zaman telah berubah dan terus berubah dengan tantangan baru yang kemungkinan semakin sulit dan kompleks.

Itulah prinsip utama politik luar negeri Indonesia seperti diamanatkan Konstitusi pada alenia keempat, "....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Ini merupakan konkretisasi dari pengertian kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (as a form of behaviour). Misalnya, di atas sudah disebut kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia, juga Afganistan.

Sikap tegas - seperti menyatakan “menolak menjadi pion Perang Dingin yang baru—dan konsisten memegang prinsip politik luar negeri bebas-aktif, sangat penting di zaman baru pasca pandemi ini.

Kata Bung Karno, 62 tahun silam, “Kami bangsa Indonesia tidak bersedia bertopang dagu, sedangkan dunia menuju ke jurang keruntuhannya.”

Apa yang dikatakan Bung Karno itu, kembali diteriakkan oleh Menlu dalam bahasa yang lain.

Apalagi Indonesia memegang Presidensi G20 dan Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023. Persoalan berat dalam ASEAN yang belum selesai saat ini adalah masalah Myanmar, yang bagaikan duri dalam daging.

Ini merupakan tantangan Indonesia sebagai ketua ASEAN yang perlu mengambil langkah-langkah nyata demi terciptanya perdamaian dan persatuan ASEAN menghadapi tantangan zaman baru.

Sikap lebih aktif Indonesia dalam kancah internasional, akan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perdamaian dunia.