Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Misalnya, mengenai pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Enggak lah, enggak ada, ya ngobrol kebangsaan menjaga keharmonisan sama-sama," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Masinton mengatakan, Puan Maharani saat ini memposisikan diri untuk bersanding, bukan bertanding.

Oleh karena itu, menurutnya, Puan Maharani kemudian meletakkan silaturahmi antar ketua umum partai politik sebagai hal untuk bersanding.

"Belum waktunya bertanding. Jadi keharmonisan itu dijaga dan Mbak Puan mengambil sikap itu," ujarnya.

Masinton lantas mengingatkan, hendaknya persoalan atau dinamika politik yang terjadi belakangan perlu ada jembatan atau penengah.

Ia menilai, Puan Maharani menjadi jembatan atau penengah akan dinamika politik yang terjadi antara PDI-P dan Demokrat.

Puan, kata Masinton, hendak mendinginkan suasana di antara kedua partai tersebut melalui langkah silaturahim atau safari politik.

"Iya, karena perspektif Mbak Puan adalah perspektif kebangsaan," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Diketahui, dinamika partai politik banyak terjadi menjelang tahun politik 2024.

Salah satunya adalah perdebatan antara Demokrat dan PDI-P soal pemilu.

SBY mengungkapkan adanya dugaan Pemilu 2024 bakal berlangsung tidak jujur dan tidak adil.

Bahkan, SBY menyatakan mempunyai informasi terkait dugaan rekayasa itu.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, pada 15 September 2022.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan Pemilu 2009 yang digelar di masa SBY dinilai sarat kecurangan.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Hasto kemudian meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya.