Salin Artikel

PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak banyak diuntungkan jika berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

Sebaliknya, partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu disebut lebih untung jika bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Sebagai partai yang memiliki kefanatikan dan keloyalan pemilih di akar rumput, justru PKS akan lebih dihargai di KIB ketimbang posisinya bersekutu dengan Nasdem dan Demokrat," kata Ari kepada Kompas.com, Kamis (29/9/2022).

Menurut Ari, PKS cuma menjadi pelengkap jika merapat ke Nasdem dan Demokrat. Pasalnya, koalisi itu lebih mempertimbangkan kandidat Nasdem dan Demokrat sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Padahal, PKS punya punya sejumlah tokoh ternama sekaliber anggota DPR Hidayat Nur Wahid, mantan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, hingga mantan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno.

Oleh karenanya, menurut Ari, sudah seharusnya PKS bermanuver PKS merapat ke koalisi lain.

"Jika PKS mengalihkan kemudi partai dengan merapat ke KIB, justru semakin membesarkan peluang terbentuknya koalisi ketimbang menjadi pelengkap di poros koalisi Nasdem dengan Demokrat," ucapnya.

Bagi KIB sendiri, bergabungnya PKS juga akan membawa keuntungan. Partai bulan sabit padi itu punya basis massa yang solid di akar rumput. 

Jika PKS bergabung, kata Ari, segmen dukungan KIB di akar rumput juga akan semakin melebar dan mengisi celah kosong yang tidak dimiliki Golkar, PAN, maupun PPP.

Stok kader yang dimiliki PKS pun bisa menjadi alternatif bagi koalisi tersebut untuk mengutak-atik kandidat capres-cawapres.

"Di saat adanya deadlock (jalan buntu) dan tidak tercapainya mufakat, maka langkah PKS untuk merapat ke KIB adalah langkah bagus untuk meningkatkan opportunity (kesempatan) politik," ujar Ari.

Sebaliknya, Nasdem dan Demokrat dinilai akan merugi seandainya ditinggalkan PKS. Ari memprediksi, jika benar PKS berganti haluan, partai besutan Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bakal bubar jalan mencari tambatan koalisi lain.

"Adalah kerugian besar bagi Nasdem dan Demokrat jika PKS melabuhkan diri ke KIB karena basis massa PKS adalah aset politik untuk menjamin kemenangan siapa pun calon yang diusung oleh Nasdem dan Demokrat," kata dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Masing-masing partai mengakui bahwa ada sejumlah tantangan yang harus mereka hadapi untuk berkongsi.

Terbaru, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, partainya terus melakukan penjajakan dengan semua partai politik. Ini karena PKS belum resmi masuk ke koalisi manapun.

"Ke semua juga kita lanjutkan. Kita jaga hubungan, kita semua penjajakan ke setiap yang bisa kita lakukan sampai ketemu titik temu yang jelas," kata Aboe Bakar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Aboe mengungkap, saat ini partainya juga intens berkomunikasi dengan Partai Golkar. Namun demikian, dia mengaku hubungan PKS dengan Nasdem dan Demokrat saat ini baik-baik saja.

Menurut Aboe, selama koalisi belum diresmikan, wajar jika partai politik terus melakukan penjajakan.

Sinyal manuver PKS ini pun disambut baik oleh sejumlah partai politik, tak terkecuali Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16023641/pks-dinilai-lebih-diuntungkan-jika-tinggalkan-nasdem-demokrat-dan-gabung

Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke