Hal tersebut Indra sampaikan saat memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Awalnya, Indra mengakui bahwa banyak masalah di Pamdal DPR. Pasalnya, personel pamdal tidak dididik secara militer.
"Memang problem utama yang harus saya sampaikan adalah pamdal-pamdal kita ini bukan pamdal-pamdal yang terdidik secara militer dan terdidik secara kesamaptaan," ujar Indra, Rabu (28/9/2022).
Indra menjelaskan, anggota pamdal direkrut dari orang-orang yang membutuhkan penghasilan karena berstatus pengangguran.
Bahkan, banyak juga di antara mereka yang merupakan titipan anggota DPR.
"Sebagian besar titipan dari anggota dewan," ucapnya.
Meski para pamdal tidak dididik secara militer dan berasal dari kalangan pengangguran, Indra menyebut belakangan ini mereka mulai tertib.
Menurut Indra, dulu, Pamdal DPR tidak bekerja secara benar. Mereka kerap hanya duduk sambil bermain ponsel dan merokok di gerbang.
"Saya masih cukup punya kesabaran karena saya tidak pernah terbiasa nempeleng orang saja, Pak. Kalau saya terbiasa nempeleng orang mungkin saya... Karena ini buat saya pekerjaan sebagai sebuah konsekuensi logis itu harus dilakukan sebagai seorang pengamanan," tutur Indra.
Kemudian, untuk membuat personel pamdal lebih tertib, Indra mengatakan pihaknya memberikan pelatihan terhadap pamdal setiap 6 bulan sekali. Mereka dilatih oleh aparat.
Bahkan, Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang merupakan prajurit elite TNI AD juga pernah melatih Pamdal DPR.
"Untuk melatih kesamaptaannya, melatih kedisiplinannya, itupun enggak bisa banyak. Karena gesturnya memang gestur sipil yang ke sini job seeker bukan memang berniat passion sebagai aparat pengamanan," katanya.
Meski demikian, kata Indra, walau para pamdal sudah dilatih, hanya sekitar 50 dari 700 anggota yang memiliki sikap sigap.
Indra menyebut para pamdal juga kerap bandel jika tidak ada anggota dewan, di mana pamdal senang nongkrong sambil merokok di balik pohon.
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/28/18332881/sekjen-personel-pamdal-dpr-sebagian-besar-titipan-anggota-dewan-tak-terdidik