Bagja justru mempersilakan para politisi untuk turun gunung memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
"Semua turun gunung, enggak ada masalah, mau Pak SBY, sebelum Pak SBY, Bu Mega mungkin sudah turun gunung atau yang lain para politisi silakan turun gungung memastikan penyelenggaraan demokrasi kita lebih baik," kata Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Bagja pun berjanji Bawaslu akan bekerja mencegah terjadinya kecurangan di pesta demokrasi lima tahunan itu.
Di sisi lain, Bagja mengungkapkan, Bawaslu mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas dalam menegakkan hukum terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Ia mengatakan, Jokowi meminta agar penegakan hukum oleh Bawaslu tidak memandang bulu agar penyelenggaraan pemilu semakin baik ke depan.
"Permintaan Pak Presiden agar bawaslu tegas dari mulai awal penegakan hukum, baik penegakan hukukm pidana maupun penegakan hukum administrasi," ujar Bagja.
Ia menuturkan, Jokowi juga bercerita mengalami pengalamannya diperiksa oleh Bawaslu saat bertarung merebutkan kursi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta.
Ia mengatakan, Jokowi mengapresiasi proses yang dijalaninya itu supaya peserta pemilu berhati-hati dalam mengikuti proses pemilu.
"Beliau mengapresiasi inilah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum yang tegas shingga kemudian para peserta pemilu menjadi berhati hati dalam lakukan proses-proses kampanye, proses-proses penggalangan massa dan lain-lain," kata dia.
Sebelumnya, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.
SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/14352511/respons-sby-ketua-bawaslu-enggak-masalah-politisi-silakan-turun-gunung