Salin Artikel

Pengamat Sebut Jejak "Private Jet" Diduga Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan Tercatat di Air Nav

JAKARTA, KOMPAS.com - Data penerbangan jet pribadi (private jet) yang diduga digunakan oleh rombongan Brigjen Hendra Kurniawan saat terbang ke Jambi menemui keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) disebut bisa dilihat secara terbuka.

Hal itu disampaikan oleh pengamat penerbangan Alvin Lie. Dia mengatakan, selain jalur penerbangan, identitas dan jumlah penumpang jet pribadi dengan nomor registrasi T7-JAB pada 11 Juli 2022 tujuan ke Jambi bisa dengan mudah diketahui.

Menurut Alvin, data manifes atau penumpang jet pribadi T7-JAB tujuan Jambi pada 11 Juli 2022 tercatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

“Data-data itu semuanya ada di Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, siapa yang menyewakan, kemudian juga logbook atau pergerakan pesawat tersebut bisa dicek di Air Nav,” kata Alvin dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (22/9/2022).

Menurut Alvin Lie, Polri tentu saja punya wewenang untuk memeriksa daftar penumpang jet pribadi T7-JAB yang terbang pada 11 Juli 2022 lalu.

Alvin menjelaskan, jet pribadi T7-JAB yang dioperasikan di Indonesia teregistrasi menggunakan negara lain.

“Dan kemungkinan pesawat tersebut juga disewa oleh perusahaan charter di Indonesia hanya untuk satu tahun setelah itu dikembalikan lagi sehingga tidak perlu diregistrasi dengan PK,” kata Alvin Lie.

Alvin menuturkan kode T7 dalam jet pribadi T7-JAB, merupakan kode negara dan pesawat tersebut teregistrasi di San Marino.

“Ini menarik karena San Marino negara kecil dan tidak punya bandara, walaupun mereka punya pesawat-pesawat yang diregistrasi di San Marino tetapi mendaratnya di kota terdekat di Italia, di Rimini kalau enggak salah,” ungkap Alvin Lie.

Akan tetapi, Alvin Lie menuturkan untuk mengetahui siapa pemilik jet pribadi T7-JAB itu tidak mudah. Sebab menurut dia, biasanya pemilik pesawat dapat meminta supaya identitasnya tidak dipublikasikan.

“Tetapi pada umumnya pesawat-pesawat ini adalah milik perusahaan-perusahaan dan kalau dari penulusuran saya, pesawat T7-JAB ini kelihatannya sudah masuk Indonesia sejak September 2021, jadi satu tahun dan sudah meninggalkan Indonesia awal September ini,” kata Alvin Lie.

Pengusaha Robert Priantono Bonosusatya yang disebut-sebut memfasilitasi jet pribadi (private jet) untuk rombongan Brigjen Hendra Kurniawan saat terbang ke Jambi menemui keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) membantah informasi terkait hal itu.

“Berita itu tidak bener,” kata Robert saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu (21/9/2022).

Pengusahan dengan inisial RBT yang dimaksud Sugeng diduga adalah Robert.

Ketika disinggung apakah dia bakal mengambil tindakan hukum terkait tuduhan dari Sugeng, Robert hanya menjawab singkat.

“Lagi berpikir dulu. Apa ada gunanya,” kata Robert.

Menurut Sugeng, Robert dan YS terlibat dalam kelompok yang disebut Konsorsium 303.

Kelompok itu, kata Sugeng, diduga mengelola kegiatan judi online yang disebut-sebut turut melibatkan oleh Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Ferdy Sambo.

IPW juga mendesak tim khusus (Timsus) Polri untuk membongkar peran Robert terkait penggunaan jet pribadi oleh Hendra.

"Brigjen Pol Hendra Kurniawan diketahui pada tanggal 11 Juli 2022, diperintah atasannya Irjen Ferdy Sambo, yang saat itu Kadiv Propam Mabes Polri ke Jambi menemui keluarga Brigadir Yosua guna memberikan penjelasan atas kematian ajudannya tersebut,” ucap Sugeng.

“Mantan Karo Paminal Divpropam Polri itu bersama-sama Kombes Pol Agus Nurpatria, Kombes Pol Susanto, AKP Rifazal Samual Bripd Fernanda, Briptu Sigit, Briptu Putu dan Briptu Mika menggunakan private jet yang menurut pengacara Kamaruddin Simanjuntak sebagai milik seorang mafia berinisial RBT.”

Sugeng juga meminta Timsus mendalami kaitan temuan transaksi oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp 155 triliun yang diduga berasal dari kegiatan judi online dan diduga melibatkan sejumlah polisi.

“Lantaran, selain RBT, nama YS, muncul dalam struktur organisasi Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, sebagai Bos Konsorsium Judi Wilayah Jakarta,” ujarnya.

Sugeng mengungkapkan, nama Robert Priantono Bonosusatya, dalam catatan IPW adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan.

Bahkan terkait nama tersebut, kata Sugeng, almarhum Neta S Pane yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Presidium IPW sudah pernah memberikan catatan kepada Tim Satgasus Merah Putih Polri.

“Satgasus Merah Putih yang selama ini sigap memburu bandar narkoba, tapi impoten dalam memberangus bandar judi online,” kata Sugeng meniru pernyataan Neta Pane ketika itu.

Diketahui, Brigadir J telah meninggal dunia di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta, 8 Juli 2022.

Brigadir Yosua tewas ditembak Bharada E atau Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo.

Dalam kasus itu, Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana.

Selain Sambo, ada Bharada Richard, Bripka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi (istri Sambo) yang ditetapkan tersangka.

Sejumlah polisi, termasuk Brigjen Hendra, ditetapkan sebagai tersangka merintangi proses penyidikan (obstruction of justice) dan menjalani sidang etik.

Selain itu, beberapa polisi juga diberi sanksi karena bertindak tidak profesional di tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan Brigadir J.

(Penulis : Rahel Narda Chaterine | Editor : Dani Prabowo)

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/13441121/pengamat-sebut-jejak-private-jet-diduga-dipakai-brigjen-hendra-kurniawan

Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke