Salin Artikel

Tanggapi Keberadaan Dewan Kolonel, Hasto: Mana Ada Struktur Partai seperti Militer

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P menganggap forum "Dewan Kolonel" yang dibentuk untuk mendukung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 hanya sebagai guyonan politik.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku sudah berbicara dengan dua elite PDI-P yaitu Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terkait Dewan Kolonel ini.

Utut dan Bambang disebut memiliki peran sebagai Jenderal dalam forum Dewan Kolonel.

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022)

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," sambungnya.

Hasto juga sudah berbincang dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait keberadaan Dewan Kolonel ini.

Kata Hasto, Megawati kaget dengan adanya pemberitaan mengenai Dewan Kolonel bentukan sejumlah anggota DPR Fraksi PDI-P itu.

"Pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ungkap Hasto.

Ia pun mengingatkan bahwa tugas Fraksi PDI-P di DPR yaitu menjalankan tugas-tugas partai dalam fungsi legislasi.

Selain itu, Fraksi PDI-P DPR juga ditugaskan memperjuangkan fungsi anggaran hingga pengawasan.

"Agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," tutur Hasto.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR membentuk Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan Maharani maju sebagai capres pada Pemilu 2024.

Salah satu pencetus Dewan Kolonel, Johan Budi mengatakan bahwa kelompok ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk Puan dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Budi mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Dia menegaskan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Sementara itu, meski bertugas untuk mempersiapkan Puan menghadapi Pemilu 2024, Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/17480911/tanggapi-keberadaan-dewan-kolonel-hasto-mana-ada-struktur-partai-seperti

Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke