Salin Artikel

Lampu Kuning dari Puan Maharani dan Kedigdayaan PDI-P di Jawa Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - "Kandang banteng", demikian sebutan untuk Jawa Tengah yang dikenal sebagai lumbung suara PDI Perjuangan di pemilu.

Sejak dulu, Jateng menjadi daerah "merah", penyumbang suara terbesar bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Kini, jelang Pemilu 2024, mesin politik PDI-P di Jateng mulai dipanaskan. Strategi-strategi pemenangan mulai dimainkan.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani berangkat mengatur jalannya para petugas partai di Jateng guna memuluskan laju partai banteng menuju pintu kemenangan.

Sebagaimana yang kerap dilontarkan para petingginya, PDI-P berambisi mencatatkan hattrick alias kemenangan tiga kali berturut-turut pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024.

Lampu kuning Puan

Di hadapan para kader PDI-P Jateng, Puan Maharani mengungkap, partainya menargetkan meraih peningkatan suara hingga 50 persen pada Pemilu 2024.

Namun, dikatakan oleh Puan, cita-cita itu tak sepele. Oleh karenanya, dia berharap, seluruh kader bergotong royong untuk mengantarkan PDI-P kembali menjadi partai penguasa.

Putri Megawati itu berpesan supaya tidak ada lagi kader PDI-P yang berebut suara dari ceruk yang sama.

“Tidak ada lagi jeruk makan jeruk. Tidak akan ada lagi orang rebutan suara di tempat yang sama," kata Puan dalam pidatonya di Renaissance Ballroom kawasan Candi Golf, Semarang, Jateng, Minggu (18/9/2022).

“Maksudnya itu, kan, mempertahankan dan menambah suara, bukan mengurangi atau memperebutkan suara. Iya atau tidak? Betul, kan?” tuturnya.

Puan pun mengimbau anggota partainya untuk bersatu memperkuat posisi PDI-P, termasuk dengan kampanye kecil-kecilan.

“Saya harap (anggota PDI-P) Jateng terus melaksanakan program-program soft campaign yang seperti ini untuk bisa merekrut orang-orang di luar partai,” ujarnya.

Kandang banteng

Dalam sejarah perpolitikan tanah air, Jawa Tengah memang dikenal sebagai tambang emas PDI-P. Dari pemilu ke pemilu, Jateng menyumbang suara besar ke partai penguasa itu.

Pada Pemilu 2019 misalnya, PDI-P mengantongi 26 kursi DPR RI dari Jateng. Sementara, total kursi di seluruh daerah pemilihan provinsi tersebut berjumlah 77.

Angka itu bahkan melampaui target PDI-P yang semula "hanya" menginginkan 23 kursi dari Jateng.

Adapun pada Pemilu 2019, PDI-P total meraih 128 kursi DPR RI dari 34 provinsi di tanah air.

Mundur ke Pemilu 2014, PDI-P mendapat 18 kursi DPR RI dari 10 daerah pemilihan (dapil) Jateng. Saat itu, total kursi DPR RI di Jateng berjumlah 69.

Sementara total perolehan kursi PDI-P secara nasional pada Pemilu 2014 mencapai 109 kursi.

Jawa Tengah juga menjadi penyumbang suara terbesar bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI-P.

Pada Pilpres 2019 misalnya, Jateng berkontribusi 16.825.511 suara untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dengan total perolehan 85.607.362 suara, Jokowi-Ma'ruf keluar sebagai pemenang panggung pilpres.

Sementara, pada 2014, Jateng menyumbang 12.959.540 suara untuk pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Jokowi-JK pun melenggang ke kursi RI-1 dan RI-2 berbekal 70.997.833 suara nasiomal.

Pada Pemilu 2009, PDI-P meraih 95 kursi DPR RI. Lalu, 109 kursi pada Pemilu 2004, dan 153 kursi pada Pemilu 1999.

Digdaya

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan "jeruk makan jeruk" yang disampaikan Puan bisa diinterpretasikan dua hal.

Pertama, dalam dimensi pemilu lagislatif (pileg), pernyataan itu dapat dimaknai sebagai dorongan dari Puan agar mesin politik caleg PDI-P bergerak lebih agresif.

Puan ingin kadernya tidak hanya menjaga basis pemilih loyal, tetapi juga terus mengonsolidasikan dukungan baru dari swing voters dan undecided voters.

"Karena itu, pesan itu cukup relevan untuk mengingatkan para caleg PDI-P untuk lebih ekspansif, agar tidak saling memangsa dan berebut basis pemilih loyal yang sama," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/9/2022).

Kedua, dalam dimensi pilpres, kata Umam, pesan Puan bisa dipahami sebagai menguatnya tekad PDI-P untuk mengusung satu nama pada Pilpres 2024. Oleh karenanya, Puan tak ingin basis dukunganya terpecah belah.

Mencermati perkembangan saat ini, kian kentara upaya PDI-P untuk mengusung Puan sebagai calon presiden (capres).

Sebaliknya, nama Ganjar Pranowo yang kerap digadang-gadang menjadi capres potensial kian tersingkirkan.

Ini tampak dari sentilan-sentilan elite PDI-P terhadap Ganjar, hingga yang terbaru pembentukan Dewan Kolonel untuk mewangikan citra Puan.

"Tampaknya semakin tegas PDI-P akan mengusung Puan. PDI-P cukup percaya diri, dengan mesin politik yang disiplin dan efektif, pihaknya berhitung akan mampu mengakselerasi elektabilitas Puan menuju Pilpres 2024," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sekalipun Jateng merupakan lumbung terbesar PDI-P, tetapi, masih ada beberapa daerah yang belum memperlihatkan hasil memuaskan.

Oleh karenanya, alih-alih kader PDI-P berebut suara di daerah yang jelas-jelas sudah dikuasai nama tertentu, Puan ingin caleg partainya menyebar ke wilayah-wilayah yang belum optimal itu.

"Harapannya kalau sudah dapil itu dikuasai satu orang, yang lain pindah dapil, jangan memainkan di tempat yang sama," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/9/2022).

"Ini strategi untuk meningkatkan suara meskipun itu tidak mudah masuk ke dalam wilayah yang sudah dikuasai partai lain," tuturnya.

Menurut Agus, pernyataan Puan itu juga menyiratkan adanya kekhawatirkan PDI-P terhadap perolehan suara mereka di Jateng pada pemilu kelak.

Sebab, bukan tidak mungkin munculnya berbagai dinamika politik menurunkan perolehan suara partai banteng di kandangnya sendiri.

Padahal, jika perolehan suara PDI-P di Jateng goyah, tentu akan berimbas pada eksistensi partai besutan Megawati itu di kancah nasional.

"Menurut saya, kemenangan PDI-P di Jawa Tengah itu adalah kata kunci kemenangan PDI-P di nasional karena dia punya pemilih terbesar di Jateng," ujar Agus.

"Kalau dia berkurang di Jawa Tengah, boleh jadi dia akan berkurang juga di tingkat nasional karena lumbung padinya di Jawa Tengah," lanjutnya.

Agus menilai, strategi-strategi yang kini mulai dimainkan memperlihatkan betapa pentingnya Jawa Tengah bagi PDI-P di pemilu. Memang, merunut jejak pemilu di Indonesia, Jateng selalu "dimerahkan" PDI-P.

Menurut Agus, ini tak lepas dari sejarah panjang ketokohan Soekarno dan sepak terjang Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di provinsi itu.

Sebelum PDI-P lahir, PNI yang dibentuk Soekarno selalu unggul di Jawa Tengah. Nama Soekarno pun begitu melekat dengan masyarakat Jateng.

Berangkat dari situ, lahir PDI-P yang cikal bakalnya dari PNI. Dengan mengusung Megawati, yang tak lain adalah putri Soekarno, sebagai pimpinan partai, maka tak heran PDI-P berhasil jadi penguasa Jateng.

"Trah Soekarno mendapat panggung, PDI-P naik sebagai partai yang terkua, dan itu tidak terkalahkan. Jadi ini historis PNI dan Soekarnoisme," terang Agus.

Selain itu, menurut Agus, besarnya nama PDI-P di Jateng juga tak lepas dari sejarah sosial politik wilayah tersebut yang lebih dekat dengan ideologi nasionalis. Ideologi inilah yang selalu diagung-agungkan PDI-P.

Merasa mendapat tempat, PDI-P pun mencitrakan partai mereka sebagai "partai wong cilik" atau partai orang kecil. Menurut Agus, slogan ini kian membesarkan hati masyarakat Jateng yang pada zaman dahulu mayoritas tinggal di desa.

Oleh karenanya, kata Agus, dengan sejarah politik yang demikian kuat mengakar, tak heran PDI-P selalu mendapat tempat di hati warga Jawa Tengah.

"Itu perlu dicatat sehingga PDI-P mampu dianggap merepresentasikan kelompok mereka," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/09424821/lampu-kuning-dari-puan-maharani-dan-kedigdayaan-pdi-p-di-jawa-tengah

Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke