Sebelumnya, Hasto mengatakan ada indikasi kecurangan dalam Pemilu 2009, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencalonkan diri kedua kalinya dan terpilih menjadi Presiden RI.
“Publik kan tahu kalau di Pemilu 2019 lalu ada Komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan salah satu pelakunya kader partai Bang Hasto, Harun Masiku,” tutur Herzaky dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).
“Yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” katanya melanjutkan.
Herzaky lantas mengklaim bahwa tidak ada kecurangan pada Pemilu 2009 seperti yang disampaikan Hasto.
Sebaliknya, perolehan suara Partai Demokrat naik tiga kali lipat kala itu karena prestasi pemerintahan SBY.
Herzaky memaparkan sejumlah catatan positif pemerintahan SBY mulai dari berkurangnya pengangguran, kenaikan gaji guru, PNS dan TNI-Polri, serta stabilnya keuangan negara.
Ia juga menyatakan tak ada polarisasi dan iklim demokrasi yang tetap terjaga.
“Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi apalagi dikriminalisasi,” paparnya.
Terakhir, Herzaky menegaskan komentar SBY merupakan sesuatu yang wajar disampaikan sebagai seorang negarawan.
“Wajar saja beliau mengingatkan agar para elit politik tidak berupaya mengamputasi harapan rakyat. Apalagi, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan menyalahgunakan kekuasaan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (15/9/2022), SBY menyampaikan bakal turun gunung mengawal Pemilu 2024.
Alasannya, Presiden ke-6 RI itu mendapatkan informasi bakal ada upaya kecurangan pada kontestasi elektoral mendatang.
SBY mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal dikondisikan hanya untuk dua pasangan calon (paslon) capres-cawapres.
Kemudian, ada upaya agar Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintah tak bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri.
“Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?” ucap SBY.
Hasto lantas menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat itu.
Dalam pandangannya, tidak ada upaya dari siapapun untuk menjegal langkah politik Partai Demokrat.
Sebaliknya, Hasto menyampaikan indikasi kecurangan pemilu justru terjadi tahun 2009.
Misalnya, ada manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Pacitan, Jawa Timur, tempat kelahiran SBY.
"(Tapi) pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," kata Hasto dalam keterangannya Sabtu (17/9/2022).
Ia tak kunjung ditangkap sejak ditetapkan sebagai buronan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Januari 2020.
Bahkan, namanya telah masuk sebagai daftar buronan internasional serta Red Notice Internasional (Interpol).
KPK pun terus didesak untuk segera menemukan Harun Masiku. Tetapi, hingga saat ini upaya itu belum nampak berhasil.
Ditemui 18 Mei 2022, Ketua KPK Firli Bahuri berjanji tidak akan berhenti melakukan pengejaran.
Ia memastikan bakal langsung mencokok Harun Masuku jika telah mengetahui informasi keberadaannya saat ini.
“Saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Sampai kapan pun akan dicari oleh KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap,” kata Firli Bahuri.
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/19/06432111/demokrat-balas-pernyataan-hasto-soal-kecurangan-pemilu-2009-dengan-kasus