Salin Artikel

Demokrat Balas Pernyataan Hasto soal Kecurangan Pemilu 2009 dengan Kasus Harun Masiku

Sebelumnya, Hasto mengatakan ada indikasi kecurangan dalam Pemilu 2009, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencalonkan diri kedua kalinya dan terpilih menjadi Presiden RI.

“Publik kan tahu kalau di Pemilu 2019 lalu ada Komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan salah satu pelakunya kader partai Bang Hasto, Harun Masiku,” tutur Herzaky dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

“Yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” katanya melanjutkan.

Herzaky lantas mengklaim bahwa tidak ada kecurangan pada Pemilu 2009 seperti yang disampaikan Hasto.

Sebaliknya, perolehan suara Partai Demokrat naik tiga kali lipat kala itu karena prestasi pemerintahan SBY.

Herzaky memaparkan sejumlah catatan positif pemerintahan SBY mulai dari berkurangnya pengangguran, kenaikan gaji guru, PNS dan TNI-Polri, serta stabilnya keuangan negara.

Ia juga menyatakan tak ada polarisasi dan iklim demokrasi yang tetap terjaga.

“Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi apalagi dikriminalisasi,” paparnya.

Terakhir, Herzaky menegaskan komentar SBY merupakan sesuatu yang wajar disampaikan sebagai seorang negarawan.

“Wajar saja beliau mengingatkan agar para elit politik tidak berupaya mengamputasi harapan rakyat. Apalagi, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan menyalahgunakan kekuasaan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (15/9/2022), SBY menyampaikan bakal turun gunung mengawal Pemilu 2024.

Alasannya, Presiden ke-6 RI itu mendapatkan informasi bakal ada upaya kecurangan pada kontestasi elektoral mendatang.

SBY mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal dikondisikan hanya untuk dua pasangan calon (paslon) capres-cawapres.

Kemudian, ada upaya agar Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintah tak bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri.

“Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?” ucap SBY.

Hasto lantas menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat itu.

Dalam pandangannya, tidak ada upaya dari siapapun untuk menjegal langkah politik Partai Demokrat.

Sebaliknya, Hasto menyampaikan indikasi kecurangan pemilu justru terjadi tahun 2009.

Misalnya, ada manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Pacitan, Jawa Timur, tempat kelahiran SBY.

"(Tapi) pasca-Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," kata Hasto dalam keterangannya Sabtu (17/9/2022).

Ia tak kunjung ditangkap sejak ditetapkan sebagai buronan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Januari 2020.

Bahkan, namanya telah masuk sebagai daftar buronan internasional serta Red Notice Internasional (Interpol).

KPK pun terus didesak untuk segera menemukan Harun Masiku. Tetapi, hingga saat ini upaya itu belum nampak berhasil.

Ditemui 18 Mei 2022, Ketua KPK Firli Bahuri berjanji tidak akan berhenti melakukan pengejaran.

Ia memastikan bakal langsung mencokok Harun Masuku jika telah mengetahui informasi keberadaannya saat ini.

“Saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Sampai kapan pun akan dicari oleh KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap,” kata Firli Bahuri.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/19/06432111/demokrat-balas-pernyataan-hasto-soal-kecurangan-pemilu-2009-dengan-kasus

Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke