Riuhnya Elite Politik "Naik-Turun" Gunung

Bagi warga Ibu Kota Jakarta, kawasan perbukitan Sentul di daerah Bogor menjadi ajang pemula untuk kegiatan naik turun gunung.

Jika ingin menantang, Gunung Semeru di Jawa Timur atau Gunung Gede di Jawa Barat menjadi uji nyali berikutnya.

Jika masih ragu naik gunung, bisa uji coba ke Gunung Sahari dekat Pasar Senen – Pasar Baru di Jakarta.

Berbeda dengan pentas politik nasional, “turun-naik” gunung kini menjadi perdebatan panas yang menarik.

Bermula dari rekaman video Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang wanti-wanti akan turun gunung mengingat ada tendensi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 penuh dengan kecurangan (Kompas.com, 17/09/2022).

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan tidak adil.

Kontan saja, penyataan SBY yang diduga dilakukan saat acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat itu membuat pamor “turun” gunung menjadi terangkat lagi.

Bahkan menurut sinyalemen SBY, di Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti sudah disetting pesertanya hanya dua pasang capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh pihak tertentu.

Seperti ingin meramaikan jagat perseteruan antara pesulap merah dan para dukun, kali ini SBY justru bukan bertindak sebagai dukun yang bisa meramal siapa yang akan maju di pentas calon pemimpin negeri ini.

Konstelasi pembentukan koalisi partai-partai, alih-alih penetapan capres-cawapres masih begitu cair dan fleksibel.

Seperti gayung bersambut karena jelas “sasaran” SBY adalah pihak penguasa, salah satu partai politik pengusung terkuat Presiden Joko Widodo, yakni PDIP langsung bereaksi.

Malah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sambil berseloroh menyebut, sejak kapan SBY naik gunung?

Jika SBY ingin turun gunung untuk melakukan tudingan terhadap pemerintah Jokowi maka giliran PDIP yang akan naik gunung agar bisa melihat jelas apa yang dilakukan SBY selama ini (Kompas.com, 17/09/2022).

Kembali, pamor “naik” gunung terangkat usai para politisi itu saling berbalasan komentar. Ranah pertarungan para elite partai tidak saja berlangsung di gedung parlemen dan sahut menyahut di media, tetapi medan kurusetra dialihkan ke gunung.

Gunung yang menjadi “teman” para pendaki dan pecinta alam, seolah dijadikan idiom politik yang penuh dengan kebencian.

Saya khawatir, jelang “pesta” demokrasi di 2024 nanti tensi politik sedemikian memanas. Elite-elite partai akan menggunakan wahana pertarungan tidak saja di darat (parlemen), di udara (media sosial) tetapi juga mulai merambah hingga gunung, lautan bahkan kuburan pun akan disasar sepertinya.

Saling sengkarut antara elite partai oposisi dan elite rulling party atau Demokrat vis a vis dengan PDIP mengingatkan saya tentang elite dan kekuasaan.

Varma (2001) berargumen apa yang mendorong elite politik atau kelompok-kelompok elite untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritisi politik ada dorongan kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan.

Politik merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut.

Keinginan berebut kuasa dan berusaha memperbesar kekuasaan itulah yang menyebabkan terjadinya pergumulan politik antar elite di dunia politik.

Akan menjadi lain, jika “turun” dan “naik” gunung yang diperdebatkan itu menyangkut kehidupan rakyat kecil tentu tone-nya akan dimaknai publik dengan sukacita.

Akan tetapi, jika yang dipertentangkan itu menyangkut syahwat politik untuk menggapai ”capres-cawapres” maka tone turun-naik gunung akan diterjemahkan publik sebagai rasa sakit dan sentimen pribadi para elite.

Sudah bukan menjadi rahasia umum, SBY begitu mengendorse penuh sang putra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi penerus trah Cikeas.

Seluruh slagorde partai berlambang mercy itu pun juga seia sekata, harga mati untuk AHY menjadi calon presiden.

Takdir AHY hanya bisa menapak cawapres jika konklusi akhir partai-partai yang berkoalisi nantinya dengan partai besutan SBY, pada akhirnya menempatkan Anies Baswedan sebagai capres, misalnya.

Tentu partai yang berkoalisi nantinya ingin menaruh target menang, sehingga yang dipasang sebagai calon RI-1 harus memiliki elektabiltas, kapasitas dan rekam jejak kepemimpinan yang jelas.

Hingga tulisan ini dibuat, AHY begitu yakin Demokrat akan bersanding dengan Nasdem dan PKS untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

Mikul Dhuwur Mendhem Jero

Ada tradisi pewarisan kepemimpinan di negeri ini yang selalu berbalut dendam. Ketika Soeharto dengan Orde Baru-nya mendongkel kekuasaan Soekarno, Soeharto dan antek-anteknya selalu menyebut Soekarno sebagai rezim Orde Lama yang jelek.

Demikian pula ketika Jokowi yang sudah kalang kabut membangun infrastruktur yang megah dan bermanfaat untuk rakyat, dibilang keturunan SBY hanya bisa menggunting pita peresmian.

Tidak ada kedamaian, tidak ada contoh teladan yang ditinggalkan para pemimpin negeri ini bagi rakyatnya yang hanya bisa melongo dan plongah-plongoh seperti saya ini.

Tidak ada yang peduli dengan “wanti-wanti” Global Food Security Index yang menyebut negeri kita mengalami penurunan pascapandemi Covid-19.

Indonesia disebut Global Food Security Index menghadapi triple burmalnutrition den of atau tiga masalah gizi sekaligus. Yakni gizi kurang (stunting dan wasting), obesitas, dan kurang gizi mikro atau disebut sebagai kelaparan tersembunyi (the hidden hunger).

Bahkan Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB, Prof Drajat Martianto menegaskan meski kondisi ketahanan pangan Indonesia masih tergolong baik, tetapi terjadi penurunan dalam ketahanan pangan nasional (Kompas.com, 19/09/2022).

Belajar dari pengalaman negara-negara “gagal” mengurus hajat hidup rakyatnya seperti Srilanka, Pakistan, Lebanon, Kenya atau puluhan negara-negara lain sudah seharusnya kita bersyukur dan menguatkan ikatan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa.

Sudahi pertikaian “turun” dan “naik” gunung hanya untuk saling mengamankan “jagoannya” masing-masing.

Sebaiknya fokus saja untuk membenahi kehidupan masyarakat menengah ke bawah yang terkena imbasnya kenaikan Bahan Bakar Minyal (BBM).

Jika “turun” gunung dimaknai sebagai pembelaan terhadap nasib pengemudi kendaraan berbasis online, atau solusi mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani serta pemenuhan harapan nelayan untuk mendapatkan harga solar yang terjangkau, alangkah mulianya para elite jika ingin benar-benar “turun” gunung.

Akan sangat menyakitkan perasaan ribuan para sarjana baru yang tidak bosan mengirimkan lamaran pekerjaan ke banyak perusahaan andaikan “turun” gunung digaungkan hanya karena kekhawatiran “sang putra mahkota” tidak bisa maju ke pentas Pilpres 2024 karena ogah-nya partai politik lain berkoalisi dengan sang empunya hajatan.

Soal bisa tidaknya seorang calon mendapat “tiket” pencapres dan pencawapresan tentunya tergantung deal-deal politik para elite partai dan rakyat tidak mau tahu selain urusan kecukupan pangan, sandang dan papan yang mereka butuhkan.

Jangan sampai para elite “membajak” hajat hidup rakyat demi kepentingan pribadi. Untuk urusan menggapai kekuasaan di Istana, rakyat hanya diminta stempel dan cap jempolnya tanpa didengar aspirasi apalagi dientaskan penderitaannya.

Saya menjadi teringat dengan ulasan Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrew (2006) dalam bukunya “Perbandingan Sistem Politik” yang menyebut keunggulan elite atas massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan.

Padahal elite merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki wewenang politik. Kelas elite ini terdiri dari minoritas terorganisasi yang memaksakan kehendaknya melalui manipulasi maupun kekerasan, khususnya dalam demokrasi.

Pemaknaan “naik” gunung seperti yang dilontarkan PDIP mewakili kelompok penguasa, hendaknya diartikan sebagai pola pandang untuk mereview peran agregasi yang telah dijalankan SBY.

PDIP dan rezim yang berkuasa tidak boleh alergi dengan kritik yang dilancarkan oposisi. Justru kritik adalah vitamin untuk energi kekuasaan agar jalannya rezim tetap mendapat koreksi.

Keprihatinan yang disuarakan oleh 32 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta yang berkumpul di Kampus Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tanggal 17 September 2022, tidak lain adalah “pengingat” agar Pemilu dijadikan sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa.

Pemilu harus mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata.

Ke 32 pimpinan perguruan tinggi itu juga meminta seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh Bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir elite kelompok oligarki dan mengabaikan kepentingan publik (Kompas.com, 17/09/2022).

Bisa jadi memang sinyalemen SBY tidak seratus persen benar. Tetapi dengan melihat gelagat lontaran wacana perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode oleh para relawan Jokowi yang kini telah layu atau wacana menjadikan Jokowi sebagai cawapres agar bisa “bertanding” lagi di Pilpres 2024 dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto, kekhawatiran terjadinya pemaksaan kehendak memang ada indikasinya ke arah tersebut.

Lantas ketika elit mulai melancarkan strategi “dibanding-bandingke” untuk mencari pembenar sinyalemen terjadinya kecurangan pemilu yang tersistematis dengan komparasi capaian pembangunan, rasanya pun juga tidak elok.

Betul kata Farel Prayoga, penyanyi cilik yang juga mantan pengamen di Banyuwangi ketika menyenandungkan “ojo dibanding-bandingke” di perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 di Istana Negara Jakarta, 17 Agustus lalu.

Masyarakat dari Sabang hingga Merauke, dari Mianggas hingga Pulau Rote, dari Pacitan di Jawa Timur hingga Solo di Jawa Tengah dan dari Cikeas (kediaman SBY) hingga Kebagusan (rumah Megawati Soekarnoputeri) pun menyadari ada tidaknya perubahan pembangunan dalam setiap era kepemimpinan Presiden Indonesia.

Sama seperti AHY dan SBY yang tinggal di Cikeas, saya pun yang menetap di Cibubur ikut merasakan pembangunan underpass dari Jalan Trans Alternatif Cibubur menuju Tol Jagorawi selama era satu dekade SBY memimpin.

Sementara di zaman Jokowi, saya bangga bisa melihat rampungnya jalan Tol Cijago-Cinere-Cimanggis-Cibitung yang membelah perumahan tempat saya tinggal atau tuntasnya pembangunan LRT Cibubur – Jakarta yang super keren, walau belum diresmikan pengoperasiannya hingga kini.

Yang saya sebut ini tentunya hanya pembangunan infrastruktur di lokasi yang berdekatan dengan kediaman SBY, AHY serta saya di Kawasan Cibubur-Cimanggis-Cikeas.

Mungkin “pikniknya” para elite kita yang nyinyir dengan pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan di 8 tahun terakhir ini kurang jauh. Kebetulan saya pernah mendatangi satu persatu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di 8 titik di 3 provinsi.

Di Nusa Tenggara Timur ada Mota’ain, Motamasin dan Wini, di Papua ada Skow serta di Kalimantan Barat ada Aruk, Badau, Entikong dan Jagoibabang, lihatlah kebanggaan masyarakat di sana dan daya ungkit PLBN bagi perekonomian warga setempat.

Hanya di era Jokowi saya pernah merasakan mulusnya jalan Tol Trans Jawa, Tol Sumatera, Tol Bitung-Manado dan terbang dari puluhan bandara kecil kabupaten di berbagai daerah. Saya kerap menetap di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Tinggal di Kendal, Jawa Tengah, menginap berbulan-bulan di Tarakan dan Tanjung Selor di Kalimantan Utara serta lebih banyak menghabiskan waktu di Kendari dan Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara.

Saya kunjungi Pulau Selayar di Sulawesi Selatan serta menyusuri jalanan dari Bulukumba, Janeponto, Banteng, Gowa hingga Makassar.

Saya datangi Kepulauan Karimun di Kepulauan Riau serta menyusuri Medan-Tarutung-Sibolga hingga Pandan di Sumatera Utara.

Saya begitu terkesan dengan mulusnya jalan di Kaimana, Papua Barat atau merasakan jalan “seng ada lawan” dari Kupang hingga Belu di Nusa Tenggara Timur.

Saya bangga dengan capaian pembangunan infrastruktur di tanah air, saya apresiasi pembangunan di era SBY serta di masa Jokowi.

Setiap masa kepemimpinan memiliki tantangan yang berbeda. Saya pun berharap Jokowi menyudahi kepemimpinannya di dua periode saja agar tatanan demokrasi berjalan benar adanya.

Siapa pun presiden dan wakil presidennya mendatang, toh tidak mengubah nasib saya dan jutaan rakyat miskin di tanah air selain hanya menguntungkan partai dan relawannya.

Di saat kondisi elite-elite bangsa ini saling salah menyalahkan satu sama lain, saya menjadi teringat dengan petuah yang pernah diucapkan Bung Hatta. Salah satu Proklamator bangsa ini.

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.”