Sekjen PDI-P: Jika Tak Bisa Calonkan AHY, Jangan Tuduh Ada Skenario Jahat Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto meminta Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menyalahkan Presiden Joko Widodo bila tak bisa mencalonkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu  2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hasto menanggapi pernyataan SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat terkait akan ada kecurangan dalam Pemilu 2024 nanti.

"Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario pemerintah Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam pemilu," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Hasto mengatakan, pemerintahan Jokowi tidak pernah berniat dan berpikiran jahat menjegal Demokrat pada Pemilu 2024.

"Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat, dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat," imbuh dia.

Hasto juga membantah pernyataan SBY yang menyebut Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan pemilu.

"(Pernyataan tersebut) mudah sekali dipatahkan. Jadi, biar para pakar pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” kata Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/4/2022).

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution telah mengonfirmasi isi video tersebut dan mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya.

Ia membenarkan video tersebut diambil dalam Rapimnas Demokrat, Kamis, 15 September.

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

SBY juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.