Aksi "Hacker" Bjorka Dinilai Peringatan Supaya Hati-hati Menjaga Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi hacker Bjorka membocorkan data masyarakat hingga sejumlah pejabat disebut sebagai peringatan supaya berhati-hati menjaga data.

“Itu hanya ingin memberi tahu kepada ketika bahwa kita harus hati-hati. Kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Mahfud menyampaikan, serangan Bjorka pada dasarnya hanya menyasar data-data yang sifatnya umum, misal terkait dokumen surat menyurat.

Selain itu, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan menangani secara serius terkait serangan siber yang dilancarkan Bjorka.

Untuk itu, Mahfud meminta masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi kasus serangan siber Bjorka. Terlebih, hingga kini tidak ada rahasia negara yang dibocorkan oleh Bjorka.

“Sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor,” ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan tim khusus gabungan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri disebut sudah mengidentifikasi siapa dan lokasi Bjorka.

Dia juga menyampaikan Bjorka dinilai belum mempunyai keahlian untuk membobol sistem.

Mahfud mengatakan, hal itu terungkap dalam rapat bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Kantor Kemenko Polhukam.

Selain itu, kata Mahfud, motif Bjorka untuk membocorkan data juga beragam.

“Motifnya kan ternyata juga gado-gado. Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli dan sebagainya,” ungkap dia.

“Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan,” sambung dia.

Peretasan yang menyasar sejumlah instansi hingga pejabat negara tengah menjadi sorotan dengan aksi hacker yang menggunakan identitas Bjorka di dunia maya.

Hingga kini hacker Bjorka diduga telah meretas data pelanggan Indihome, data registrasi SIM Card, data KPU RI, data pejabat negara dan sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Kepala Sekretariat Heru Budi Hartono menyatakan, tidak ada satu pun dokumen surat menyurat Presiden Jokowi yang diretas.

"Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum. Nanti akan ada pernyataan resmi pejabat terkait," kata Heru.

(Penulis : Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Bagus Santosa, Dani Prabowo)