Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD karena Sebut TNI Gerombolan, PDI-P: Dia Punya Hak Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa Effendi Simbolon punya hak untuk berbicara sebagai anggota Dewan saat rapat kerja dengan mitra kerjanya.

Effendi yang merupakan anggota Komisi I itu saat ini tengah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pernyataan "TNI gerombolan lebih-lebih organisasi masyarakat (ormas)" saat raker dengan Kemenhan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beberapa waktu lalu.

"Kami juga punya di sana (MKD) sahabat. Dan Pak Effendi ketika berbicara, kapasitasnya sebagai anggota Dewan," kata Utut saat jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

"Ketika berbicara di dalam ruang, dalam raker, teman-teman ini dilindungi haknya. Jadi nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman MKD," imbuhnya.

Ia menegaskan tidak akan ada anggota Dewan yang mau berbicara saat rapat apabila haknya itu tidak dipenuhi.

"Kalau enggak, satu ruangan enggak ada yang mau ngomong lagi, kalau setiap orang ngomong di MKD-in, setiap orang ngomong di MKD-in," tuturnya.

Effendi sendiri telah menyampaikan permohonan maafnya terkait pernyataannya kepada Panglima TNI. Sebelumnya, gelombang kecaman sempat bermunculan dari sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat (AD) menyusul pernyataan tersebut.

Pernyataan kontroversial Effendi

Pernyataan kontroversial Effendi disampaikan dalam rapat bersama Andika, Wamenhan Muhammad Herindra, dan para kepala staf angkatan, kecuali KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Awalnya, Effendi mengaku geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.

Effendi juga menyoroti Dudung yang tidak datang rapat. Padahal, Andika, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.

Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Effendi mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung. Dia menyarankan agar rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU itu digelar saat itu.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.