Mahfud Sebut "Hacker" Bjorka Tak Punya Keahlian Khsusus Bobol Sistem

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut hacker Bjorka tak mempunyai keahlian khusus dalam membobol sistem keamanan siber.

Mahfud mengatakan keahlian tersebut sebagaimana kesimpulan rapat bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

“Kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol (sistem) yang sungguh-sungguh,” kata Mahfud usai rapat, Rabu.

Meski demikian, kata Mahfud, serangan ini secara tidak langsung mengingatkan pemerintah untuk hati-hati terhadap sistem keamanan siber.

Mahfud menyampaikan, serangan Bjorka pada dasarnya hanya menyasar data-data yang sifatnya umum, misal terkait dokumen surat menyurat.

“Itu hanya ingin memberi tahu kepada ketika bahwa kita harus hati-hati. Kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak,” terang dia.

Selain itu, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan menangani secara serius terkait serangan siber yang dilancarkan Bjorka.

Untuk itu, Mahfud meminta masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi kasus serangan siber Bjorka. Terlebih, hingga kini tidak ada rahasia negara yang dibocorkan oleh Bjorka.

“Sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada WikiLeaks itu pembicaraan telepon presiden aja, dengan Perdana Menteri Australia tersebar. Pembicaraan presiden pernah pergi ke Singapura dulu tersebar,” jelas dia.

Peretasan yang menyasar sejumlah instansi hingga pejabat negara tengah menjadi sorotan dengan aksi hacker yang menggunakan identitas Bjorka di dunia maya.

Hingga kini Bjorka diduga telah meretas data pelanggan Indihome, data registrasi SIM Card, data KPU RI, data pejabat negara dan sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Kepala Sekretariat Heru Budi Hartono menyatakan, tidak ada satu pun dokumen surat menyurat Presiden Jokowi yang diretas.

Namun, ia menegaskan, segala tindakan peretasan adalah perbuatan melanggar hukum dan ia meyakini aparat bakal menyelesaikan masalah ini.

"Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum. Nanti akan ada pernyataan resmi pejabat terkait," ujar dia.