Salin Artikel

SK PPP Diproses Cepat, Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono membantah adanya campur tangan pihak Istana di balik proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) atas kepengurusan baru partai tersebut.

Mardiono menegaskan, dirinya tidak pernah melapor kepada Presiden Joko Widodo soal kepengurusan PPP.

"Oh ndak ada, ndak ada (campur tangan Istana). Karena saya juga tidak pernah melapor dengan Bapak Presiden. Saya juga tidak pernah menelepon Pak Menteri (Menkumham) atau Pak Dirjen, Saya tidak ada, tidak ada," ujar Mardiono saat dihubungi wartawan pada Selasa (13/9/2022).

"Jadi ini ya natural aja. Saya menyampaikan juga dikawal sama awak media ya. Ikut meliput saya di sana, setelah saya sampaikan sudah kita pulang," lanjutnya.

Setelah itu, pihak Kemenkumham menindaklanjuti sejumlah kekurangan dalam permohonan SK.

Mardiono menuturkan, seluruh prosesnya pengurusan SK difasilitasi secara online.

"Setelah itu juga (kabar) terbitnya SK itu juga malah saya terima dari teman-teman media, Sebelum saya terima fisiknya," ungkapnya.

"Saya kan juga mengantarkan juga berkasnya ke sana. Selanjutnya tentu kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa dipenuhi, ketika nanti di sistem aplikasi itu masih ditolak karena dia belum ceklis hijau, ya tetap kita perbaiki melalui sistem online itu," lanjut Mardiono.

Sehingga, menurutnya, cepat atau lambatnya proses tergantung dari kecepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

"Kalau kita cepat mengisi ya kita juga cepat selesai, enggak harus menunggu sampai lonceng berbunyi ya kan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly membenarkan telah mengesahkan kepengurusan baru PPP.

Yasonna mengonfirmasi Surat Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025.

“Benar (SK Kemenkumham asli),” ucapnya dihubungi Kompas.com, Jumat (10/9/2022).

Adapun pengesahan tersebut hanya berselang lima hari setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP digelar di Banten pada Minggu (4/9/2022).

Dalam Mukernas disepakati bahwa Mahkamah Partai PPP mengganti Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP dan menunjuk Muhamad Mardiono jadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/13/18215431/sk-ppp-diproses-cepat-mardiono-bantah-ada-campur-tangan-istana

Terkini Lainnya

'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke