Soal Kepemimpinan Mardiono, Arsul Sani Klaim Kader PPP di Daerah Berkomitmen untuk Taat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan ada sikap berbeda dari kader PPP di daerah dengan pengurus pusat.

Ia mengeklaim, kader di daerah yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) justru mendukung kepengurusan baru PPP di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono.

“Setelah mengetahui turunnya SK (surat keputusan) Kemenkumham, maka mereka berbondong-bondong menyampaikan komitmen ketaatan terhadap Muhammad Mardiono selaku ketua umum baru,” tutur Arsul kepada Kompas.com, Sabtu (10/9/2022).

Adapun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui SK Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022, telah mengakui Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.

Maka saat ini jabatan Ketua Umum PPP yang diketahui pemerintah bukan lagi Suharso Monoarfa.

Oleh karena itu, komitmen ketaatan dari para kader PPP di daerah terus bermunculan hingga saat ini meski pihaknya belum memberi pemberitahuan secara resmi.

“Tapi SK (Kemenkumham) nya kan dari tadi malam sudah viral dan itu sampai ke jajaran partai seperti di Papua, dan pulau-pulau di Provinsi NTT, Maluku Utara, Maluku,” paparnya.

Di sisi lain, ia menegaskan pihaknya akan tetap melakukan konsolidasi Pengurus Harian DPP PPP.

Rapat internal bakal segera digelar untuk memastikan kepatuhan kader pusat terhadap kepemimpinan Mardiono.

“Kami akan menanyakan kepada sejumlah teman yang selama ini bahkan memanas-manasi Pak Suharso untuk terus mempersoalkan hasil Mukernas terkait perubahan Ketua Umum PPP,” jelas dia.

Meski begitu, Arsul menyampaikan belum ada pengurus pusat yang menunjukan ketidakpatuhannya pada Mardiono setelah ia diakui sebagai Ketua Umum PPP oleh Kemenkumham.

“Sejauh ini tidak ada yang anggota pengurus harian yang menyatakan menentang kepemimpinan Plt Ketum Mardiono,” imbuhnya.

Diketahui Suharso dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten, Minggu (4/9/2022).

Alasannya para kader tak puas dan ingin meningkatkan elektabilitas PPP jelang Pemilu 2024.

Adapun Suharso sempat menjadi sorotan publik karena pernyataannya terkait amplop kiai saat menghadiri Pembekalan Antikorupsi Partai Politik di gedung ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, 15 Agustus 2022.

Hingga kini Suharso belum memberikan keterangan resmi soal pemberhentiannya.

Namun, Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha sempat menyampaikan bakal menggugat putusan Mukernas ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Penasihat hukum DPP PPP juga sudah rapat. Rapat penasihat hukum DPP PPP (berlangsung) secara marathon kemarin,” ujar Tamliha dihubungi Kompas.com, Kamis (8/9/2022).