PPP Dinilai Berpotensi Hengkang dari KIB, Merapat ke Koalisi PDI-P atau Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal berpengaruh ke soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Bukan tidak mungkin, di bawah kepemimpinan yang baru, PPP meninggalkan kongsi yang telah dibangun bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

"Dengan turbulensi di internal PPP, bisa jadi arah kemudi partai di bawah nakhoda yang baru bisa tetap istikamah dengan kebijakan ketua umum yang lama atau justru mengalihkan arah perahu ke dermaga koalisi yang lain," kata Ari kepada Kompas.com, Jumat (9/9/2022).

Seandainya pun PPP memilih hengkang dari KIB, Ari yakin partai berlambang Kabah itu akan merapat ke koalisi yang berpotensi menang dan menawarkan keuntungan besar.

Melihat rekam jejak dan basis pendukung partai, menurut Ari, terbuka kemungkinan PPP merapat ke koalisi PDI Perjuangan atau Gerindra, bukan ke kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan PDI-P, PPP punya faktor historis duet presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDI-P, dengan Hamzah Haz yang kala itu menjabat Ketua Umum PPP.

Sementara, lanjut Ari, kendati basis massa PPP juga berasal dari kelompok muslim, namun segmennya berbeda dengan basis massa PKS.

"Jika dilihat Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) lebih condong ke PKS, tentu PPP lebih sreg bergandengan dengan koalisi yang berintikan PDI-P atau Gerindra," ujarnya.

Terlepas dari itu, Ari memprediksi perolehan suara PPP bakal merosot pada Pemilu 2024 akibat konflik internal, salah satunya pelengseran Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum baru-baru ini.

Namun, bukan sekali ini saja konflik terjadi di internal PPP. Pada 2017-2018 lalu, terjadi dualisme kepemimpinan antara Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Setelahnya, pada 2019, PPP digoyang kasus korupsi yang menjerat ketua umumnya, Romahurmuziy.

Padahal, 2015 silam, kasus korupsi juga sempat menjegal Ketua Umum PPP yang juga Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Suryadharma Ali.

Menurut Ari, konflik demi konflik di tubuh PPP terjadi akibat kegagalan manajerial kepemimpinan di partai tersebut.

"Konflik internal PPP sangat berdampak terhadap soliditas dan proses kerja-kerja politik dalam menaikkan elektoral," kata Ari.

"Saya begitu khawatir perolehan suara PPP dari pemilu ke pemilu akan terus merosot karena partai ini lebih disibukkan dengan urusan rumah tangganya sendiri," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Suharso Monoarfa dipecat dari Ketua Umum PPP melalui forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada Minggu (4/9/2022). Suharso dipecat imbas pernyataan "amplop kiai".

Sebagai gantinya, Muhamad Mardiono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Atas pemecatan ini, kubu Suharso tak terima. Tim hukum DPP PPP disebut tengah mempersiapkan langkah hukum merespons pencopotan ini.

Rencananya, kubu Suharso bakal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).