Salin Artikel

Effendi PDI-P Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan soal Konflik Panglima-KSAD

"Harus (Jokowi turun tangan). Jangan sampai orang berpikiran bahwa... ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," ujar Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Effendi menyebut isu keretakan seperti itu sudah terjadi sejak generasi sebelumnya.

Dia mengatakan, isu disharmoni sudah terjadi sejak TNI dipimpin oleh Moeldoko. Kemudian, juga di era kepemimpinan Gatot Noermantyo.

Sementara itu, Effendi menegaskan dirinya berada di posisi netral walau melempar isu disharmoni. Menurutnya, dirinya tidak berpihak kepada Andika maupun Dudung.

Sebelumnya, Jenderal Dudung Abdurachman menyatakan, hubungannya dengan Jenderal Andika Perkasa baik-baik saja.

Hal itu sekaligus membantah isu yang menyebutkan hubungannya dengan Andika sedang tidak harmonis.

"Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Dudung mengaku sudah berkomunikasi dengan Andika meski belum bertemu langsung seusai isu ketidakharmonisan mereka mencuat.

"Saya sudah SMS-an enggak ada masalah, enggak ada yang dipermasalahkan, TNI solid. Kalau ada perbedaan itu biasa,"kata dia.

Dudung menuturkan, ketidakhadirannya dalam rapat Komisi I DPR pada Senin (5/9/2022) justru sesuai arahan Andika, di mana ia mengecek kesiapan batalion 143 yang akan ditugaskan ke daerah operasi di Papua.

Dia menerangkan, pengecekan itu harus ia lakukan karena Andika, selaku panglima, yang akan menggunakan batalion tersebut.

"Karena beberapa kali ditunda, saya cek dulu kesiapannya, latihannya bagaimana, kesiapan materiilnya bagaimana, itu lebih penting menurut saya," kata Dudung.

Dudung pun mengaku heran mengapa isu ketidakharmonisannya dengan Andika mencuat dalam rapat Komisi I DPR yang harusnya membahas anggaran.

"Kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau bahasan itu. Bertanyanya yang enggak jelas aja," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/19194851/effendi-pdi-p-nilai-jokowi-perlu-turun-tangan-soal-konflik-panglima-ksad

Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke