Salin Artikel

Kekeh Masih Jadi Ketum PPP, Suharso: Yang Tidak Mau Konsolidasi, Minggir!

Hal itu disampaikannya dalam sebuah video yang tersebar di kalangan media, Selasa (6/9/2022).

“Begini, saya masih ketua umum. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” tutur Suharso dari tayangan video.

Di depan kader PPP, ia menyampaikan Pemilu 2024 sudah dekat dan tak ingin ada perpecahan. Dia pun ingin kader PPP melakukan konsolidasi.

“Kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi, minggir,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membenarkan perihal video tersebut.

Ia menuturkan, peristiwa itu terjadi di acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta, pagi ini.

“Itu peristiwa di acara Bimtek, di mana dipergunakan oleh Suharso untuk merespons pemberhentiannya,” ujar Arsul melalui pesan singkat.

Diketahui Suharso diberhentikan melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).

Posisinya digantikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono.

Arsul mengklaim pergantian Suharso diusulkan oleh 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang merasa tak puas dan ingin meningkatkan elektabilitas partainya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/06/12310091/kekeh-masih-jadi-ketum-ppp-suharso-yang-tidak-mau-konsolidasi-minggir

Terkini Lainnya

Sindir Kementerian yang Punya 5 Ribu Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Stop

Sindir Kementerian yang Punya 5 Ribu Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Stop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke