Komisi X Akui Belum Terima Naskah RUU Sisdiknas secara Resmi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI mengaku belum menerima naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Adapun RUU Sisdiknas rencananya bakal mencabut dan mengintegrasikan 3 undang-undang sebelumnya terkait pendidikan, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Djohar Arifin Husin mengatakan, Komisi X DPR RI belum mengetahui sasaran utama maupun peta jalan dari RUU tersebut, lantaran belum menerima naskah aslinya.

Dia pun merasa heran, banyak rambu-rambu dalam RUU yang sudah diketahui publik, termasuk soal dihapusnya pasal tentang tunjangan profesi guru. Dia justru tahu polemik itu dari masyarakat dan organisasi guru, bukan dari Kemendikbudristek.

"(Penghapusan pasal tunjangan profesi) ini (misalnya) yang kita dengar, karena kami belum terima secara resmi. RUU ini langsung dibuat rambunya. Petanya apa, sasaran utamanya apa, goal-nya belum ada. Petanya pun belum ada, tau-tau rambu-rambunya dibuat. Ini aneh," ucap Djohar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama persatuan guru di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Djohar mengungkapkan, merencanakan sebuah UU utamanya di bidang pendidikan, harus melalui pembahasan yang matang. Sebelum mencari jalan keluar, harus dirumuskan terlebih dahulu sasaran utama, mencari jalan keluar, dan membuat peta jalan (roadmap).

Sesudah membuat roadmap, stakeholder terkait baru bisa membuat rambu-rambu atau aturan untuk merealisasikan sasaran utama.

"Jadi tidak akan kita dapatkan (jalan keluar) yang terbaik, (jika RUU disusun) sembunyi-sembunyi. Buka lah sebesar-besarnya, siapa yang mau kasih saran, silakan. Jangan ditutupi. Banyak sekali organisasi yang peduli dengan pendidikan, buka," ungkap Djohar.

Belum diterimanya RUU Sisdiknas oleh Komisi X DPR RI juga diungkapkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PAN, Dewi Coryati. Selain itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pun belum menerima naskah akademisnya.

"Masalahnya, kami saja belum menerima naskah akademiknya. Dan saya berpikir tadi, dari rumah saya mikir, kita (melakukan RDPU), tapi kita saja belum tahu RUU mau seperti apa," ucap dia.

Lebih lanjut dia menyampaikan, tunjangan profesi untuk guru seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Menurut dia, tunjangan itu seharusnya sudah menjadi komitmen dalam RUU sehingga melekat dalam profesi guru.

"Soal tunjangan profesi guru, itu memang enggak perlu dibicarakan, dan harusnya sudah menjadi bagian dari bagaimana seorang guru mau mengajar kalau kehidupannya saja tidak bisa atau enggak ada garansi untuk hidup dengan baik," sebut Dewi.

Sebelumnya diberitakan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengaku kecewa karena dihapusnya pasal tunjangan profesi guru dalam RUU. Artinya, RUU merendahkan harkat martabat guru.

Tidak adanya tunjangan profesi dalam RUU Sisdiknas membuat kesejahteraan guru menjadi standar minimum, bahkan di bawah minimum.

Ketua Litbang Pengurus Besar (PB) PGRI, Sumardiansyah menyebut, RUU sapu jagat (omnimbus law) ini jauh berbeda dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU itu masih mengakomodasi berbagai tunjangan yang dibutuhkan guru.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 15 menyatakan, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. Di dalamnya terdapat gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, hingga tunjangan kehormatan.

Lebih rinci, tunjangan profesi guru diatur dalam pasal 16 ayat 1-6 dalam UU tentang Guru dan Dosen, tunjangan fungsional diatur di pasal 17 ayat 1 sampai 3, tunjangan khusus dalam pasal 18 ayat 1-4, dan maslahat tambahan di pasal 19.

"Poin ini yang menginginkan agar guru mendapat kesejahteraan di atas minimum, hilang dalam RUU Sisdiknas versi Agustus," ujar Sumardiansyah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI, Senin (5/9/2022).