Jokowi Sebut BLT BBM Tak Mungkin 100 Persen Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak memungkiri bahwa bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) yang tengah disalurkan pemerintah tidak mungkin 100 persen tepat sasaran.

Menurut Jokowi, karena BLT tak tepat sasaran, akhirnya bantuan itu malah dinikmati segelintir orang yang tidak termasuk target penerima manfaat karena banyaknya jumlah pemerima manfaat.

"Ini kan yang kita bagikan ini kan 20.600.000 (orang). Jumlah seperti itu enggak mungkinlah 100 persen benar, pasti ada satu, dua, tiga yang tidak tepat, ya, karena memang yang dibagi ini jumlahnya sangat banyak sekali," kata Jokowi seusai menyerahkan BLT BBM di Bandar Lampung, Sabtu (3/9/2022).

Kendati demikian, Jokowi mengeklaim penyaluran BLT BBM yang sudah dimulai sejak pekan ini berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, setelah dimulai di Papua, Maluku, dan Lampung, penyaluran BLT BBM akan segera dilanjutkan di daerah-daerah lainnya.

"Saya lihat tadi sudah berjalan baik utamanya yang di dalam tadi sistemnya berjalan bagus," ujar Jokowi.

Ia menyatakan, pemerintah pun akan segera memutuskan nasib harga BBM subsidi yang diisukan bakal naik dalam beberapa waktu terakhir.

Sebab, Jokowi sudah menerima hasil kalkulasi mengenai wacana kenaikan harga BBM yang akan menjadi dasar dalam memutuskan nasib harga BBM.

"BBM kemarin kan sudah saya sampaikan, kalkulasinya sudah disampaikan kepada saya, hitung-hitungannya sudah sampaikan kepada saya, tinggal ini kami putuskan," kata Jokowi.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan keputusan mengenai harga BBM akan diumumkan, Jokowi hanya menganggukkan kepalanya sambil berlalu.

Untuk diketahui, program BLT BBM ini merupakan salah satu dari tiga jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Selain BLT BBM, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Bantuan tersebut dibayarkan satu kali dengan nilai Rp 600.000 per orang sehingga anggarannya sebesar Rp 9,6 triliun.

Bantuan lainnya adalah bantuan sosial dari pemerintah daerah yang akan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun.