Sandiaga Ingin Jadi Capres 2024, Gerindra: Kami Tak Bisa Larang, tetapi Ada Etika

Namun ia menyampaikan ada konsekuensi logis dari apa pun langkah politik Sandiaga.

Seperti diketahui, Sandiaga merupakan kader Partai Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina. 

“Ya kami kan enggak bisa melarang kalau hak politik seseorang mau maju. Tapi kan kemudian nanti, ada aturan dan etika-etika yang bersih gitu,” tutur Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Ia menilai Sandi mestinya sudah mengukur langkah-langkah politik yang harus diambilnya.

Dasco menyampaikan tak mengetahui alasan Sandi menyampaikan keinginannya untuk menjadi capres.

“Soal penjajakan-penjajakan itu, ya mungkin karena Pak Sandi pengen (capres), (maka) coba menjajaki dan karena dia sudah siap tentunya akan ada langkah politik yang diambil oleh Pak Sandi, itu Pak Sandi yang tahu,” paparnya.

Dasco menegaskan suara kader Partai Gerindra sudah bulat tetap memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Oh jelas kalau di Gerindra sudah final, bahwa calon presiden adalah Pak Prabowo, kan sudah diketok,” pungkasnya.

Diketahui Sandi menyatakan kesiapannya mengikuti Pilpres 2024 saat mengunjungi politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (30/8/2022).

Tapi soal siapa pasangan yang bakal mendampinginya, ia menyerahkan keputusan itu di tangan parpol yang mau mendukungnya.

Di sisi lain, Sandi belum menentukan sikap apakah bakal terus bersama Partai Gerindra jika jadi mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

“Ya tentunya politik dinamis, sangat dinamis, dan kita fokus urusan ekonomi. Dan di politik itu saya belajar jangan terlalu berandai-andai. Enggak boleh terlalu baperan, semuanya dijalankan penuh keikhlasan,” terangnya.

Adapun Sandi menjadi cawapres mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019.

Setelah kalah dengan pasangan Jokowi-Ma’ruf, Prabowo dan Sandi kemudian diajak bergabung untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu sekaligus membuat Partai Gerindra menjadi partai koalisi pemerintah setelah sebelumnya berada di luar pemerintahan.