Salin Artikel

Kapolri Didesak Ganti Semua Anggota yang Terlibat dalam Kasus Kematian Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas seluruh anggotanya yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Ia mengatakan, Sigit harus menunjukan langkah signifikan untuk memperbaiki instansinya agar tetap mendapat kepercayaan publik.

“Pak Kapolri memerintahkan Itsus (Inspektorat Khusus) untuk mendalami atas segala apa yang terjadi, para pihak (yang terlibat) baik secara langsung dan tidak langsung,” sebut Sahroni ditemui di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

“Para anggota yang terlibat itu akan diberikan (dibagi dalam) klaster, nah kita tunggu,” tuturnya.

Ia memandang publik menunggu sikap tegas Sigit untuk membongkar pihak-pihak internal Polri yang terlibat.

Langkah tersebut, lanjut dia, mesti dilakukan karena kematian Brigadir J merupakan insiden besar di tubuh Polri.

“Maka Polri harus menyikapi dengan melakukan ketegasan, ganti semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung,” tandasnya.

Diketahui pihak kepolisian menyatakan ada 6 anggota yang diduga melakukan obstruction of justice atau menghalangi pengungkapan perkara.

Keenamnya adalah mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Pol AK, AKBP ANT dan AR kemudian Kompol BW serta CP.

Sementara itu ada 97 anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam perkara kematian Brigadir J.

Sigit mengungkapkan sebanyak 35 personil di antaranya diduga telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian.

Adapun Polri telah menetapkan lima tersangka pada dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.

Kelimanya adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma’ruf, Bharada Richard Eliezer dan Bripka Ricky Rizal.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/31/19173271/kapolri-didesak-ganti-semua-anggota-yang-terlibat-dalam-kasus-kematian

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke