Soal Wacana Kenaikan BBM, PDI-P Yakin Jokowi Bakal Ambil Keputusan Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyakini, Presiden Joko Widodo akan mengambil keputusan terbaik mengenai wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Kami meyakini Pak Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik dan kami juga memberikan masukan-masukan bagaimana kami harus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini," kata Hasto saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Hasto mengatakan, PDI-P dapat memahami beban yang ditanggung pemerintah dengan besarnya subsidi energi yang digelontorkan.

Menurut dia, pembengkakan subsidi itu bukanlah kesalahan pemerintah, tetapi diakibatkan persoalan global yang tidak bisa dikontrol.

"Siapa menyangka terjadi perang Rusia-Ukraina? Tetapi dalam sisi yang lain berbagai komoditas kita itu kan juga membawa implikasi kepada surplus perdagangan kita," ujar Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menilai, pemerintah mesti melakukan kalkulasi yang seksama atas wacana kenaikan harga BBM karena implikasinya bakal sangat luas.

Ia pun mengapresiasi kebijakan pemerintah yang sudah menyiapkan bantalan sosial demi membantu masyarakat yang terdampak inflasi atau kenaikan harga.

"Agar di tengah tekanan inflasi itu dampak terhadap kemiskinan, pengangguran, itu bisa ditekan dengan berbagai stimulus yang dilakukan," kata Hasto.

Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.

Ia mengatakan, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

Angka itu sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

Namun, dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun.

Terlebih, konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan.

"Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).