KPU Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Pimpinan Komisi II DPR Tak Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut, usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 maju dua bulan, merupakan hal yang sah-sah saja diajukan.

Junimart mengaku tidak masalah dengan usulan tersebut, selama itu tidak menambah anggaran dan masih bisa diterima secara rasional.

"Ya (tidak masalah. Kita tidak boleh terlalu kaku sepanjang usulan dari penyelenggara tersebut rasional dan tidak menambah anggaran. Namanya usul ya sah-sah saja," ujar Junimart saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/8/2022).

Akan tetapi, Junimart menekankan bahwa pemerintah, KPU, dan DPR sudah sepakat dan memutuskan di Rapat Paripurna DPR bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada 27 Nopember 2024.

Dia pun membeberkan bahwa minggu depan Komisi II DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Kita tunggu saja apakah dalam rapat ini KPU dan pemerintah akan mengusulkan pemajuan jadwal pilkada tersebut, yang tentunya dengan simulasi objektif-rasional," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari meminta pendapat partai politik (parpol) soal usulan memajukan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Ia menjelaskan, jika Pilkada digelar September, calon legislatif (caleg) yang terpilih tak perlu mengundurkan diri dari Parlemen jika ingin mengikuti kontestasi Pilkada.

“Kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? Bagi partai menguntungkan yang mana?,” tutur Hasyim ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

“KPU kan melayani peserta pemilu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” sambungnya.

Mulanya, Pilkada dijadwalkan berlangsung 27 November 2024, tapi Hasyim mengusulkan agar penyelenggaraannya diajukan pada September 2024.

Ia berpandangan, jika dilaksanakan di September 2024, stabilitas politik Tanah Air masih cenderung kondusif. Sebab, pucuk pimpinan negara belum berganti.

“Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini. kira-kira kan begitu. Mau pilih yang mana, yang stabil atau tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” ujar dia.

Namun jika Pilkada berlangsung November 2024, Hasyim khawatir proses pelantikan gubernur, wali kota dan bupati tak bisa berlangsung serentak di tahun yang sama.

“Kalau terjadi (atau) diputuskan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi ulang, kan sangat mungkin pelantikannya tidak serentak,” imbuhnya.