JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya menanti kedatangan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang sedang berkeliling dalam rangka safari politik.
Adapun PDI-P baru saja bertemu dengan Partai Nasdem, di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8/2022).
"Tentu kami menanti. Ya kami 10 jari kami terbuka menunggu Mba Puan kalau mau datang ke kita, kita sambut," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Akan tetapi, Habiburokhman mengaku belum tahu rencana pertemuan antara PDI-P dan Gerindra akan digelar.
Menurutnya, yang tahu hal-hal seperti itu adalah Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
"Saya kalau nanti diminta ikut nyambut, ya boleh," ucapnya.
Sementara itu, Partai Gerindra saat ini sudah membentuk koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Habiburokhman mengatakan, dua partai ini belum menentukan calon presiden yang akan ditentukan untuk menghadapi Pemilu 2024.
Dia menegaskan, penentuan calon presiden dan wakil presiden akan ditentukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Jelas itu kan nanti yang menentukan beliau berdua, Pak Prabowo dan Cak Imin ya. Ditunggu saja," imbuh Habiburokhman.
Sebagaimana diketahui, PDI-P dipimpin Puan Maharani memulai safari politik mereka dengan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022).
Usai pertemuan, Paloh menyebut bahwa nama Puan masuk dalam radar pencapresan Nasdem.
"Sudah ketemu begini, masa enggak masuk dalam radar," katanya.
Puan dan Paloh pun sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan setelah pertemuan pertama mereka. Namun, tak dijelaskan detail agenda pertemuan itu.
"Kesimpulan pertemuan ini sebagai pertemuan awal yang akan bisa diharapkan untuk ditindaklanjuti dari pertemuan-pertemuan berikutnya yang tidak terbatas untuk tahun ini saja, untuk ke depan," kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/19353671/gerindra-menanti-kedatangan-puan-maharani-yang-sedang-lakukan-safari-politik