Larang Kekerasan di IPDN, Mendagri: Tak Ada Gunanya, Harus Diputus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang adanya tindak kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Tito meminta para praja IPDN untuk lebih disiplin dan bersih. Sebab sikap tersebut menurutnya akan terbawa hingga nanti para praja menjadi alumni dan pemimpin.

“Kekerasan itu tidak boleh terjadi, karena memang tidak ada gunanya,” ujar Tito saat Pelantikan Kepala Satuan (Kasat) Manggala Praja dan Kasat Bina Pelatihan Praja IPDN di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (19/8/2022), sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri.

"Kekerasan yang dilakukan di sekolah kedinasan adalah sebuah kesalahan. Sebab, kekerasan hanya akan memicu timbulnya kekerasan baru. Jika hal itu dibiarkan, maka siklus kekerasan akan terus berulang dari tahun ke tahun," jelasnya.

Karena itu, Tito meminta rektor dan seluruh jajaran memastikan praktik kekerasan tidak terjadi di IPDN.

“Karena dampak negatifnya jauh lebih besar, nanti terbawa juga senior-senior akan memukul juniornya, keluar dia nanti akan main pukul juga dengan masyarakat, dengan bawahan, dan lain-lain. Ini tidak boleh terjadi, harus diputus,” tegasnya.

Meski melarang kekerasan, tak berarti IPDN diperbolehlan melonggarkan kedisiplinan.

Menurut Tito, pendisiplinan dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih positif. Salah satunya, dengan latihan fisik yang membuat praja sehat, seperti push up, sit up, dan squat jump.

“Budaya-budaya di IPDN yang terkesan militeristik, bukan berarti tidak ada yang positif. Contohnya disiplin tepat waktu, bersih, kebersihan, itu juga budaya-budaya yang baik, yang bukan hanya dimiliki atau didominasi oleh militer. Tidak (seperti itu)," kata Tito.

"Tetapi semua instansi harus melakukan itu, dan semua pihak, termasuk swasta, juga harus disiplin, tepat waktu, bersih,” tambah mantan Kapolri tersebut.