Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dirancang luwes dengan 3 prinsip.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang terus berkembang di dalam dan luar negeri.

"Desain APBN 2023 harus senantiasa 'Waspada, Antisipatif, dan Responsif' terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak," kata Presiden Joko Widodo dalam saat membacakan pidato tentang Rancangan APBN 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menurut Presiden, desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, serta menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian.

"APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan," ucap Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, arsitektur fiskal 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang.

"Maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomiyang Inklusif dan Berkelanjutan'," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, arsitektur APBN 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan. Namun
tetap dengan kewaspadaan yang tinggi.

APBN, kata Jokowi, harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus.

"Karena itu, konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, namun juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat. Konsolidasi fiskal juga merupakan refleksi kesiap-siagaan menyongsong tantangan baru yang lebih besar," papar Jokowi.

Jokowi mengatakan, total belanja negara dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah pos pembiayaan.

Menurut Jokowi, untuk menjalankan agenda pembangunan, pemerintah merancang pendapatan negara pada 2023 sebesar Rp 2.443,6 triliun.

Jumlah penerimaan negara itu, kata Jokowi, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun.

Selain itu, kata Jokowi, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023 mendatang diperkirakan mencapai Rp 598,2 triliun, atau sebesar 2,85 persen terhadap PDB (produk domestik bruto).