KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersurat secara resmi seandainya benar mereka terkendala mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Akses Sipol ini dinilai krusial bagi Bawaslu RI melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi partai politik yang saat ini sedang dilakukan KPU RI, sebab data-data partai politik saat pendaftaran sebagai calon peserta pemilu dihimpun dalam aplikasi ini.

"Sampai saat ini kami belum menerima surat terkait kendala yang dimaksud dari Bawaslu. Kami belum terima surat terkait hal tersebut," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Selasa (16/8/2022).

"Jadi kami belum bisa berkomentar trouble-nya seperti apa," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua RI Rahmat Bagja menyebut bahwa menu dalam Sipol yang tak dapat diakses Bawaslu meliputi unggahan berkas partai politik, dokumen keanggotaan partai politik berupa KTP dan kartu tanda anggota (KTA), submenu verifikasi administrasi dan administrasi, dan generate data dalam proses unggahan data partai politik.

Di samping itu, Bawaslu juga merasa tidak puas atas akses "hanya baca" yang diberikan KPU RI terhadap Bawaslu dalam Sipol.

"Hanya membaca, tidak bisa download. Sehingga kemudian, ini problem bagi kami, memerlukan waktu lebih lama lagi dalam menemukan potensi-potensi pelanggaran maupun sengeketa ke depan," ucap Bagja dalam jumpa pers kemarin.

Sementara itu, akses yang diberikan KPU terhadap Bawaslu sudah diatur dalam Pasal 142 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, di mana akses yang diberikan memang hanya akses baca.

Akan tetapi, Idham mengeklaim, KPU RI tidak membatasi akses baca tersebut hanya kepada beberapa menu Sipol, melainkan seluruh menu dapat diakses oleh Bawaslu.

"Dalam akses pembacaan tidak ada pembatasan waktu. Selama 24 jam, Sipol dapat dibaca," ujar Idham.

"KPU RI telah memberikan akun Sipol kepada Bawaslu dan akun tersebut adalah sharing account atau akun bersama, di mana Bawaslu RI dapat mengekstensi akun tersebut sampai Bawaslu kabupaten/kota," jelasnya.

Sebagai informasi, proses verifikasi administrasi dilakukan bagi partai politik yang berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap oleh KPU.

Proses verifikasi administrasi ini berlangsung sejak 2 Agustus 2022 hingga 11 September 2022.

Partai-partai politik parlemen yang berhasil lolos proses verifikasi administrasi akan otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024.

Sementara itu, bagi partai-partai politik nonparlemen yang berhasil lolos verifikasi administrasi, mereka masih perlu diverifikasi secara faktual di lapangan untuk bisa ikut sebagai peserta Pemilu 2024.