Salin Artikel

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, alat elektronik, dan uang yang diduga terkait dengan suap jual beli jabatan Bupati Pemalang, Jawa Tengah Mukti Agung Wibowo.

Plt Juru Bicara KPK Ali FIkri mengatakan sejumlah barang bukti tersebut ditemukan tim penyidik dalam operasi penggeledahan di kantor Mukti, Senin (15/8/2022).

“Tim penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (16/8/2022).

Adapun sejumlah lokasi lain yang digeledah KPK adalah kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kemudian, kantor Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan kediaman Mukti Agung Wibowo.

Setelah mengamankan sejumlah barang bukti tersebut, KPK akan melakukan analisa dan penyitaan.

“Akan segera dianalisis dan disita sebagai bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan para tersangka,” ujar Ali.

Sebagai informasi, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan sejumlah bawahannya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (11/8/2022).

Dalam operasi itu KPK menangkap sekitar 34 orang di sejumlah titik di Jakarta dan Pemalang.

Setelah melakukan penyelidikan dan gelar perkara, KPK menetapkan Mukti sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan.

Mukti diduga menerima suap hingga Rp 4 miliar dari sejumlah calon pejabat dinas dan bidang di Kabupaten Pemalang.

Selain Mukti, KPK juga menetapkan orang kepercayaannya, Adi Jumal Widodo sebagai tersangka. Keduanya disangka dengan pasal penerima suap.

Selain itu, KPK juga menetapkan empat orang lainnya yakni, Penjabat Sekretaris Daerah Slamet Masduki, Kepala BPBD Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, dan Kadis Pekerjaan Umum Mohammad Saleh.

Mereka ditetapkan tersangka karena diduga telah menyuap Mukti.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/16/13541531/geledah-kantor-rumah-bupati-pemalang-kpk-amankan-dokumen-dan-uang

Terkini Lainnya

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke