Salin Artikel

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hendak menunjukkan diri sebagai "queen maker" pada Pemilu Presiden 2024.

Ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa Megawati tengah menggembleng calon presiden (capres) dari partai banteng.

"PDI-P ingin menunjukkan bahwa Bu Mega adalah queen maker. Jadi ingin memberikan sinyal bahwa (capres PDI-P) ini hasil keputusan dan hasil didikan seorang Ibu Megawati," kata Firman kepada Kompas.com, Senin (15/8/2022).

Menurut Firman, PDI-P saat ini sebenarnya telah mengantongi sejumlah nama kadernya yang masuk dalam radar capres.

Hanya saja, nama-nama tersebut belum diumumkan ke publik kendati beberapa partai telah mengumumkan koalisi, bahkan ada yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

Penggemblengan beberapa kandidat capres PDI-P, menurut Firman, untuk memastikan bahwa sosok tersebut betul-betul sesuai dengan figur pemimpin yang diinginkan Megawati.

"Kalau di PDI-P itu kan istilahnya harus tegak lurus, sistem komando. Ini untuk mencegah ada satu figur yang keluar dari selera Bu Mega, apakah itu selera pemikiran, selera attitude, maupun selera kecenderungan koalisi nantinya," ucap Firman.

Firman berpendapat, penggemblengan capres PDI-P juga menunjukkan bahwa partai pimpinan Megawati itu masih butuh waktu untuk menentukan nama capresnya.

Sebagai satu-satunya partai yang memenuhi presidential threshold, Firman menilai wajar jika PDI-P tak terburu-buru soal nama capres.

Sebab, sebagai partai penguasa, bukan tidak mungkin keputusan PDI-P soal capres kelak akan menarik partai-partai lain bergabung, kendati diumumkan pada detik-detik terakhir pendaftaran capres.

"Penggembelengannya ini saya kira muatannya adalah agar nanti seluruh kader PDI-P solid di bawah orang ini karena dia sudah direstui Bu Mega," kata Firman.

Sejauh ini, menurut Firman, capres PDI-P masih berkutat pada dua nama, antara Ketua DPP PDI-P Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sejak beberapa bulan terakhir, tampak upaya PDI-P mendongkrak elektabilitas Puan. Namun, elektabilitas putri Megawati itu belum juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Oleh karenanya, lanjut Firman, waktu setahun ke depan masih akan dimanfaatkan oleh PDI-P mendorong elektabilitas Puan, sembari mempertimbangkan nama lain yang elektabilitasnya lebih menjanjikan.

"Kalau (capres) diumumkan last minute sekali, pasti akan memunculkan sosok yang elektabilitasnya tinggi," kata Firman.

"Tapi kalau dia munculkan tidak last minute, mungkin akan diupayakan untuk mencari sosok yang tidak terlalu tinggi elektabilitasnya, tapi masih bisa diupayakan dengan deal-deal politik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membeberkan bahwa partainya tak tinggal diam menjelang Pilpres 2024.

Salah satu yang diakuinya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri turut memberikan bimbingan bagi kader-kader capres.

“Untuk Pilpres, semua baru digembleng oleh Ibu Megawati. Kan (pendaftaran capres) masih Agustus tahun depan,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (14/8/2022).

Hasto menyebutkan, partainya punya banyak calon pemimpin. Mereka dihasilkan lewat sekolah partai dan pendampingan oleh para kepala daerah yang telah berhasil.

“Kader PDI Perjuangan banyak. Ada Mas Bobby (Bobby Nasution, Wali Kota Medan) di Kota Medan, Pak Rapidin (Ketua DPD PDI-P Sumut) juga kader hebat membawa kemajuan daerah,” ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/15562531/gembleng-capres-pdi-p-megawati-disebut-hendak-jadi-queen-maker-pada-pilpres

Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke