Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan (KP) yang dinamis, produktif, dan bertalenta global untuk mewujudkan blue economy.

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, saat ini BRSDM tengah bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) seiring adanya transisi kelembagaan riset.

Transformasi tersebut merupakan langkah BRSDM dalam meningkatkan pengembangan SDM guna mendukung implementasi program prioritas Kementerian KP berbasis blue economy atau ekonomi biru yang digagas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Nyoman memaparkan, dalam mengimplementasikan blue economy, Kementerian KP memiliki lima program terobosan.

Lima program itu, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, perluasan wilayah konservasi laut (30 persen laut laut NKRI), pengelolaan sampah laut, pengembangan budidaya laut, pesisir, dan tawar, serta pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil.

"Program tersebut tentu dapat terwujud melalui dukungan dan peran SDM KP yang terus dikembangkan kompetensinya BRSDM,” ujarnya pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Kementerian KP Semester I Tahun 2022, Kamis (11/8/2022).

Dia menyebutkan, BRSDM akan mengembangkan kompetensi SDM KP melalui konsep infinity dengan padanan komponen penting, yakni pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan inkubasi bisnis.

Untuk bidang pendidikan, Nyoman menjelaskan, sistem vokasi menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang dapat terserap di dunia usaha dan industri serta yang mampu menciptakan peluang usaha.

Strategi BRSDM dalam pencapaian pendidikan kelautan dan perikanan yang kompeten dan berdaya saing mencakup pembangunan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis industri dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Kemudian, disertai pula dengan metode pembelajaran menggunakan teaching factory, meningkatkan sarana dan prasarana, serta membangun sistem pendidikan berbasis digital dan teknologi informasi.

Saat ini, Kementerian KP memiliki 20 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 11 satuan pendidikan tinggi (10 politeknik dan 1 akademi komunitas) dan sembilan satuan pendidikan menengah, yakni Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM).

Adapun jumlah peserta didik aktif saat ini mencapai 7.335 orang.  Sementara itu, jumlah lulusan dari satuan pendidikan sejak berdiri hingga sekarang mencapai 50.984 orang.

Jumlah lulusan itu terdiri dari 19.292 lulusan dari pendidikan tinggi dan 31.692 lulusan dari pendidikan menengah.

Pada Semester I Tahun 2022, capaian lulusan SUPM yang telah dibekali dengan sertifikat kompetensi mencapai 845 orang.

Dari jumlah itu, sebanyak 333 lulusan telah terserap di dunia usaha dan dunia industri, baik dalam maupun luar negeri, seperti Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Taiwan.

Lalu, untuk satuan pendidikan tinggi, mereka baru akan melaksanakan wisuda secara bertahap pada Semester II Tahun 2022. Capaian lainnya yakni terdapat 140 aparatur Kementerian KP yang diberikan beasiswa.

“Sejalan dengan transformasi kelembagaan, satuan pendidikan BRSDM bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Transformasi itu, lanjutnya, dalam rangka meningkatkan standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan, pemerataan anak pelaku KP dalam memperoleh kesempatan pendidikan, serta pengelolaan kelembagaan yang lebih efisien.

Nyoman juga menyebutkan, transformasi pendidikan dilaksanakan melalui pembentukan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dengan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta menjadi kampus utama.

Pada tahap pertama, pembentukan PSDKU terlaksana di Akademi Komunitas KP Wakatobi dan lima SUPM, yaitu Ladong, Pariaman, Kotaagung, Tegal, dan Waiheru.

Pada tahap kedua 2023, pembentukan PSDKU terlaksana di delapan Politeknik KP, yakni Bitung, Sorong, Kupang, Bone, Karawang, Pangandaran, Jembrana dan Dumai.

Pada tahap ketiga 2024, Pembentukan PSDKU terlaksana di satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), yakni Politeknik KP Sidoarjo.

Untuk bidang penyuluhan, BRSDM saat ini didukung sekitar 6.493 penyuluh perikanan yang berasal dari sembilan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) di seluruh Indonesia.

Satuan-satuan tersebut, yakni Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, Ambon, Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros.

Pada Semester I 2022, bidang penyuluhan berhasil melatih 9.458 masyarakat KP dan 1.720 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian KP.

Penyuluhan tersebut menghasilkan 403 sertifikasi kompetensi, 135 kelompok yang meningkat kelasnya, 26.007 kelompok yang disuluh, serta menumbuhkan 1.737 kelompok baru.

Pembangunan kampung perikanan

Nyoman mengatakan, BRSDM juga membangun Smart Fisheries Village (SFV) sebagai wujud akselerasi program prioritas yang digaungkan Menteri Trenggono.

SFV merupakan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal serta dalam rangka memperkuat kemandirian desa yang berbasis usaha perikanan.

“BRSDM tengah mengembangkan SFV dengan Desa Panembangan, Banyumas, sebagai pilot project,” tuturnya.

SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan dan satuan kerja atau unit pelaksana teknis (UPT) yang berbasis pada penerapan benih unggul dan teknologi informasi komunikasi.

Selain itu, SDV juga dikembangkan berbasis manajemen tepat guna, keberlanjutan, dan berorientasi meningkatkan ekonomi sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

SFV juga memadukan program-program prioritas Kementerian KP terkait pembangunan kampung budidaya dan juga program-program sebelumnya yang dimiliki BRSDM, yaitu Desa Inovasi dan Desa Mitra.

Nyoman mengatakan, bisnis proses SFV tidak lepas dari core BRSDM, yakni kolaborasi fungsi antara pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis/usaha mikro kecil menengah (UMKM) modern.

Kolaborasi fungsi itu berperan dalam menciptakan ekonomi tumbuh, masyarakat bekerja, lingkungan lestari, dan berbasis digital.

“Melalui SFV, kami ingin membangun dari hulu sampai hilir dengan memasukan aspek-aspek teknologi dan manajemen tepat guna yang diharapkan ini dapat memberikan pengungkit dorongan bagi pembangunan desa ke depan,” ucapnya.

Adapun kolaborasi yang terlaksana dalam pembangunan SFV, salah satunya adalah kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Kerja sama tersebut terkait dengan penyediaan data potensi desa, pemberian rekomendasi desa SFV, sinergitas kegiatan pendamping desa dan penyuluh perikanan, sinergitas kegiatan dengan Desa Cerdas, serta alokasi dana desa untuk kegiatan SFV.

BRSDM turut menggandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dalam hal pendampingan pembentukan koperasi primer dan koperasi sekunder dan sinergitas kegiatan penyuluh koperasi dan penyuluh perikanan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga turut andil dalam kerja sama tersebut, yakni dalam pendampingan pembentukan desa wisata, pendampingan inisasi startup KP, dan pendampingan peningkatan kualitas produk UKM.

BRSDM juga bekerja sama dengan Minapoli dalam hal memberikan pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan kualitas UMKM, serta memasukkan UMKM KP dalam jaringan Minapoli.

Sebagai contoh, BRSDM berkolaborasi dengan XL Axiata dalam hal sinergitas kegiatan SFV dengan Desa Digital Nusantara XL di kawasan pesisir.

BRSDM juga berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia dalam hal pendampingan pembentukan koperasi primer dan koperasi sekunder, serta sinergitas kegiatan penyuluh koperasi lapangan dan penyuluh perikanan.

BRSDM juga menggandeng Smart City and Community Innovation Center (SCCIC) perguruan tinggi Indonesia dalam hal sinergitas kegiatan SFV dengan Smart City SCCIC pada lokasi Indramayu.

Kegiatan itu pun mendapat dukungan dari pemerintah daerah (pemda) setempat, dalam hal alokasi dana desa untuk kegiatan SFV.

Pemda juga menyediakan lokasi pelatihan dan menyiapkan pelaku utama KP untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan, hingga menyediakan lokasi untuk menjadi Command Center Desa.

Sebelumnya, pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM menuju BPSDM Tahun 2022, pada 2 Agustus 2022, Menteri Trenggono menegaskan, kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul.

BRSDM yang nantinya bertransformasi menjadi BPSDM harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkrit.

Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas KKP dan  menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemanfaatan inovasi teknologi.