Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Pemilu, Ini Tugasnya

Pembentukan tersebut dimulai dengan melakukan konsinyering isu-isu strategis soal pemilu.

"Dikomandoi KSP, konsinyering ini diinisiasi sebagai sarana diskusi antar-sesama tim di lingkungan pemerintah. Tujuannya untuk memetakan isu-isu strategis dan tantangan Pemilu 2024 dengan belajar dari perhelatan pemilu sebelumnya,” ujar Moeldoko dilansir dari siaran Pers KSP, Rabu (10/8/2022).

"Nantinya, salah satu hasil konkret yang akan diwujudkan melalui konsinyering ini adalah pembentukan Gugus Tugas Pemilu 2024," kata dia.

Menurut Moeldoko, gugus tugas ini bertugas melakukan serangkaian kerja bersama lintas kementerian dan lembaga dalam persiapan pemilu.

Fokus kerja sama yang ditekankan yakni penguatan komunikasi publik soal pemilu.

"Saya harap gugus tugas ini ke depannya akan mampu merumuskan solusi dan rekomendasi menghadapi berbagai isu penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Moeldoko.

Adapun konsinyering yang digelar di Bandung pada Rabu ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kominfo, Kemenkopolhukam, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkominfo, TNI-Polri, BIN, Kemenag, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lebih lanjut, Moeldoko meminta kepada jajaran pemerintahan untuk bersinergi mempersiapkan Pemilu 2024 dan meminimalisasi potensi gangguan yang ada.

Dia menegaskan, tantangan Pemilu 2024 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian semua pihak.

“Pelaksanaan Pemilu 2024 penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Saya tidak ingin permasalahan di Pemilu sebelumnya terulang," kata Moeldoko.

"Setidaknya kita harus bisa mengurangi potensi gangguan-gangguan itu karena kita ingin jadi bangsa yang maju, menjamin pelaksanaan pesta demokrasi dengan baik,” ujar dia.

Moeldoko lantas mencontohkan sejumlah polemik yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019, misalnya, terkait distribusi logistik pemilu yang tidak tepat sasaran, data pemilih yang belum termutakhir sehingga mengakibatkan banyak orang kehilangan hak pilih, hingga isu beban kerja petugas KPPS yang terlalu berat.

Selain itu, politik uang, peredaran hoaks di sosial media dan ajakan golput juga menjadi permasalahan yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu presiden/wakil presiden dan kepala saerah.

"Oleh karenanya, sinergitas lintas kementerian dan lembaga diharapkan mampu memetakan tantangan-tantangan yang yang berpotensi menghambat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan Indonesia," kata dia.

“Kesuksesan pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita," ujar mantan Panglima TNI itu.