Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Menurut Zaenur, merosotnya citra KPK sudah didesain sejak awal. Salah satu momentum yang paling mempengaruhi kinerja KPK adalah saat revisi Undang-Undang KPK disahkan pada 2019.

Hal ini Zaenur sampaikan dalam menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menyebut citra baik KPK berada di titik paling buruk dalam lima tahun terakhir.

“Yang paling telak adalah ketika Revisi Undang-Undang KPK lalu melalui Undang-Undang 19 Tahun 2019,” kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/8/2022).

Zaenur mengatakan, revisi undang-undang tersebut membuat KPK kehilangan banyak kewenangan strategis terkait pemberantasan korupsi.

Menurut dia, revisi tersebut merupakan bentuk pelemahan KPK dari luar. Perubahan undang-undang itu dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

Sementara itu, pelemahan dari dalam adalah saat nama-nama yang dinilai kontroversial terpilih sebagai komisioner KPK, salah satunya adalah Firli Bahuri yang kemudian terpilih menjadi Ketua KPK.

“Firli Bahuri itu sejak awal punya catatan etik karena melakukan pelanggaran etik ketika menjabat Deputi Penindakan di KPK, itu malah justru terpilih dan dijadikan ketua,” ujar Zaenur.

Terus dirundung masalah

Menurut pakar hukum UGM itu, karena dua hal tersebut KPK terus menerus dirundung masalah yang membuat citra lembaga ini di mata publik memburuk.

Revisi UU tersebut menimbulkan keributan di internal KPK. Firli Bahuri Cs kemudian memecat penyidik terbaik dan pegawai KPK lainnya melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Pembentuk undang-undang sudah tahu akan seperti apa KPK ke depan,” kata Zaenur.

“Apa akibatnya? Akibatnya kinerja KPK buruk dalam pencegahan dan penindakan. Apa buktinya? Tidak ada kasus strategis, capaian indeks persepsi korupsi juga buruk,” ucap dia.

Survei Litbang Kompas periode Juli 2022 mengungkap, citra baik KPK merosot hingga di angka 57 persen. Angka ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, survei tersebut mengungkap bahwa kepercayaan publik bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang bebas korupsi mulai luntur.

“Sebanyak 62,6 persen responden mulai tidak percaya bahwa KPK dipimpin oleh orang-orang yang bersih dari korupsi,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (8/8/2022).