Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Cak Imin itu setelah mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Senin (8/8/2022).

Seusai menyerahkan berkas pendaftaran secara simbolik kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Cak Imin kembali meraih mic dan mengatakan bahwa ada yang lupa ia sampaikan.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa fraksi PKB (di DPR RI) akan berjuang terus supaya Menteri Keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU," ujar Cak Imin lalu disambut riuh hadirin di dalam ruangan.

Ia menyebutkan, lancarnya anggaran bagi KPU penting untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilihan umum.

"Dengan anggaran lancar maka proses pemilu, pendaftaran, pengesahan, insya Allah, insya Allah, lancar-lancar," ujar dia.

"Moga-moga semua tidak ada hambatan," tambah Cak Imin.

Setelah riuh hadirin mereda, Cak Imin kembali menyentil Sri Mulyani secara blak-blakan.

"Sekali lagi, Bu Sri Mulyani jangan lupa," tambahnya.

Anggaran KPU untuk tahun 2022 baru disetujui Kementerian Keuangan sebesar 45 persen persen atau setara Rp 3,69 triliun dari kebutuhan dana tahapan maupun nontahapan pemilu Rp 8,06 triliun.

Padahal, kebutuhan tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun itu merupakan bagian dari kesepakatan KPU, DPR RI, dan pemerintah, soal anggaran KPU untuk Pemilu 2024 yang disepakati bersama Rp 76,6 triliun.

Tahun ini, jumlah alokasi anggaran KPU Rp 3,69 triliun itu disetorkan 2 kali, yaitu sekitar Rp 2,4 triliun pertama dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan Rp 1,2 triliun dari usulan anggaran belanja tambahan (ABT).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku pihaknya perlu memutar otak dan menghitung ulang alokasi dana 2022 untuk lembaganya karena macetnya anggaran ini.

Apalagi, tahapan pemilu sudah berjalan. Pekerjaan KPU makin berat karena setelah proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang berlangsung hingga 14 Agustus, KPU akan melakukan verifikasi faktual di lapangan pada bulan Oktober-November nanti.

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim pada Jumat pekan lalu.

"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," sebutnya.