Salin Artikel

Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Cak Imin itu setelah mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Senin (8/8/2022).

Seusai menyerahkan berkas pendaftaran secara simbolik kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Cak Imin kembali meraih mic dan mengatakan bahwa ada yang lupa ia sampaikan.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa fraksi PKB (di DPR RI) akan berjuang terus supaya Menteri Keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU," ujar Cak Imin lalu disambut riuh hadirin di dalam ruangan.

Ia menyebutkan, lancarnya anggaran bagi KPU penting untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilihan umum.

"Dengan anggaran lancar maka proses pemilu, pendaftaran, pengesahan, insya Allah, insya Allah, lancar-lancar," ujar dia.

"Moga-moga semua tidak ada hambatan," tambah Cak Imin.

Setelah riuh hadirin mereda, Cak Imin kembali menyentil Sri Mulyani secara blak-blakan.

"Sekali lagi, Bu Sri Mulyani jangan lupa," tambahnya.

Anggaran KPU untuk tahun 2022 baru disetujui Kementerian Keuangan sebesar 45 persen persen atau setara Rp 3,69 triliun dari kebutuhan dana tahapan maupun nontahapan pemilu Rp 8,06 triliun.

Padahal, kebutuhan tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun itu merupakan bagian dari kesepakatan KPU, DPR RI, dan pemerintah, soal anggaran KPU untuk Pemilu 2024 yang disepakati bersama Rp 76,6 triliun.

Tahun ini, jumlah alokasi anggaran KPU Rp 3,69 triliun itu disetorkan 2 kali, yaitu sekitar Rp 2,4 triliun pertama dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan Rp 1,2 triliun dari usulan anggaran belanja tambahan (ABT).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku pihaknya perlu memutar otak dan menghitung ulang alokasi dana 2022 untuk lembaganya karena macetnya anggaran ini.

Apalagi, tahapan pemilu sudah berjalan. Pekerjaan KPU makin berat karena setelah proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang berlangsung hingga 14 Agustus, KPU akan melakukan verifikasi faktual di lapangan pada bulan Oktober-November nanti.

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim pada Jumat pekan lalu.

"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," sebutnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/17312611/cak-imin-sentil-sri-mulyani-karena-anggaran-kpu-tahun-ini-macet

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Nasional
Tim DVI Indonesia Ungkap 146 Jenazah Gempa Cianjur Berhasil Diidentifikasi

Tim DVI Indonesia Ungkap 146 Jenazah Gempa Cianjur Berhasil Diidentifikasi

Nasional
Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Nasional
Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Kapolri Berharap 3 Kru Helikopter Polri yang Hilang Segera Ditemukan

Nasional
Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Chuck Putranto Dibentak Sambo Ketika Tanya CCTV: Sudah Rusak, Enggak Usah Ditanya Lagi!

Nasional
Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Perintah Sambo ke Eks Wakaden Paminal soal Rekaman CCTV yang Perlihatkan Brigadir J: Musnahkan Itu!

Nasional
PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

PDSI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Justru Melindungi Dokter

Nasional
MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

MA Batasi Diri untuk Komentari Prapaeradilan Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Revisi UU IKN, Menkeu Singgung Soal Kewenangan dan Pembiayaan

Nasional
Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Cerita Prabowo Ingin Jadi Panglima TNI tapi Tak Kesampaian, Kariernya Terhenti di Bintang Tiga

Nasional
Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Menteri PUPR Bantah Menpora: Stadion Utama GBK Tidak Direnovasi

Nasional
Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Berstatus Tersangka, Hakim Agung Gazalba Saleh Belum Dinonaktifkan MA

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

RUU Kesehatan Omnibus Law Dinilai Mudahkan Masyarakat dan Calon Dokter Spesialis

Nasional
Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Pengamat Nilai Acara Reuni Relawan Jokowi Tak Perlu Digelar karena Kontraproduktif

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.