PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendi Simbolon meminta agar sosok Presiden Joko Widodo tetap menjadi milik bersama.

Effendi mengkritik rencana sejumlah relawan Jokowi yang menggelar musyawarah rakyat (Musra) di 34 provinsi guna mencari calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024.

“Beliau enggak perlu lah bermusra-musra, itu mengeksklusifkan diri, enggak perlu,” kata Effendi dalam diskusi Total Politik 'Gelar Musra, Jokowi Pilih Siapa?' sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (7/8/2022).

Menurut Effendi, rencana Musra di 34 provinsi itu justru akan membangun kesan bahwa Jokowi ekslusif.

Padahal, kata Effendi, PDI-P sebagai mesin politik yang mengusungnya menjadi presiden, membiarkan Jokowi milik bersama.

Effendi meminta agar Musra tersebut tidak digelar. Sebab, hal itu mempersempit kepemilikan publik terhadap sosok Jokowi.

Di sisi lain, kata Effendi, pihak-pihak yang tidak menyukai Jokowi pun memiliki rasa hormat kepada mantan Wali Kota Solo itu.

“Jangan dimusrakan, seolah-olah itu ketinggalan, itu ciri-ciri kalian mau mengarahkan ke jurang,” ujarnya.

Diketahui, belasan gabungan relawan Jokowi menyatakan akan menggelar Musra di 34 provinsi.

Dalam catatan Kompas.com, setidaknya terdapat 15 kelompok relawan yakni Projo, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Seknas Jokowi, Almisbat, GK, RKIH, Gapura, Jaman, Bara JP, Kornas Jokowi, Indeks, KIB, Duta Jokowi, dan RPJB.

Musra akan digelar mulai 27 Agustus tahun ini dan berakhir pada Maret 2023. Musra pertama diadakan di Bandung dan berakhir di Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Politikus PDIP Tak Setuju Relawan Gelar Musra: Jangan Eksklusifkan Jokowi