KPU Butuh Dana Tambahan Persiapan Pemilu 2024 Guna Rehab Beberapa Kantor Wilayah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menyebutkan, tambahan dana tersebut bakal dialokasikan untuk dukungan sarana dan prasarana di daerah.

“Terkait dengan renovasi dan rehab kantor KPU di seluruh Indonesia. Ada 514 KPU kabupaten/ kota yang memiliki kantor,” tutur Yulianto dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

“Saat ini beberapa provinsi dan kabupaten/kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini,” ungkap dia.

Ia menjelaskan, dana sarana dan prasarana juga terkait dengan kebutuhan teknologi dan informasi (IT).

Namun, dari jumlah yang diusulkan sebesar Rp 4,02 triliun untuk sarana dan prasarana, pemerintah baru merealisasikan senilai Rp 562,3 miliar atau setara 17,21 persen.

Yulianto berharap pemerintah mau memberikan dukungan dana yang optimal untuk KPU tahun ini.

“Kami berharap ini ada revisi (anggaran yang dicairkan) ya. Sehingga, kami, postur KPU, performa KPU dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan (Pemilu) 2024 ini lebih baik,” sebut dia.

Adapun berdasarkan pembahasan KPU dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanggal 26 Juni 2022 disetujui pemberian dana tambahan senilai Rp 1,2 triliun.

Maka total anggaran yang telah diterima KPU tahun ini adalah Rp 3,69 triliun atau baru 45,87 persen dari keseluruhan nilai anggaran tahun 2022.

Masih ada dana Rp 4,36 triliun yang belum dicairkan pemerintah.

Padahal KPU telah memulai tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 saat ini.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari lantas menyampaikan kondisi ini membuat persiapan Pemilu 2024 tidak optimal.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah jika persiapan pemilu dinilai terhambat karena dana pemerintah belum cair.

Ia menyebut kebutuhan pemilu sudah didiskusikan dengan KPU dan stakeholder lainnya.

“Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada DIPA, belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa.