Salin Artikel

Politikus Golkar Pertanyakan Sosialisasi Kominfo Sebelum Blokir Sejumlah Platform Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Christina Aryani menyayangkan masih ada beberapa platform digital yang belum mendaftar aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, sehingga berujung diblokir sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Akibat pemblokiran sejumlah platform digital seperti PayPal hingga Steam ini, menimbulkan kegaduhan di publik.

"Amat disayangkan, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan ternyata masih ada yang tidak mendaftar dan berujung pada pemblokiran. Yang kemudian menimbulkan polemik dan kerugian di masyarakat," ujar Christina saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (1/8/2022).

Christina menyebutkan, tentu pemblokiran ini tidak sejalan dengan tujuan awal regulasi dibentuk.

Dia pun mempertanyakan sosialisasi PSE Lingkup Privat yang dilakukan Kominfo sebelum memblokir sejumlah platform digital itu.

"Apakah regulasi ini sudah disosialisasikan dengan optimal? Apakah keengganan PSE untuk mendaftar ini sudah diperkirakan sebelumnya? Apa yang melatarbelakangi keengganan ini dan apakah ada hal-hal yang luput dari kajian pemerintah ketika mengonsepsikan peraturan tersebut?" tuturnya.

Meski begitu, Christina meyakini aturan PSE Lingkup Privat memiliki tujuan yang baik.

Menurutnya, aturan ini membuat Kominfo jadi bisa memastikan kepatuhan dari kewajiban platform digital.

"Antara lain PSE memastikan keamanan informasinya, melakukan uji kelaikan atas sistem elektroniknya dan melakukan pelindungan data pribadi," kata Christina.

Lebih jauh, kata Christina, regulasi PSE Lingkup Privat ini tidak muncul secara tiba-tiba.

Christina menyebutkan, awalnya sudah ada di Permenkominfo 5 Tahun 2020. Kemudian, diperbarui dan diberikan perpanjangan jangka waktu pendaftaran selama 6 bulan melalui Permenkominfo 10 Tahun 2021.

"Ada waktu yang cukup untuk melakukan pendaftaran. Sehingga awalnya kami yakin semua akan melakukan pendaftaran, belum lagi prosesnya juga mudah karena menggunakan Online Single Submission (OSS)," imbuhnya.

Diketahui, Kominfo menepati janjinya untuk memblokir platform digital yang tidak melakukan pendaftaran dan mematuhi aturan PSE.

Pemblokiran platform digital yang tidak melakukan pendaftaran hingga tenggat akhir dilakukan mulai Sabtu, 30 Juli 2022 pukul 00.00 WIB malam.

Pantauan Kompas.com, Sabtu pagi, terdapat delapan situs layanan internet, aplikasi game, dan platform distribusi game yang telah diblokir Kominfo.

Berikut daftar situs dan aplikasi yang diblokir Kominfo:

1. Yahoo
2. PayPal
3. Epic Games
4. Steam
5. Dota
6. Counter Strike
7. Origin (EA)
8. Xandr.com

Kedelapan platform digital tersebut mulai diblokir Kominfo karena belum juga mendaftarkan diri ke Kominfo setelah dikirimi surat teguran. Kewajiban pendaftaran ini merupakan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Dalam kebijakan PSE Kominfo itu, bila tak segera mendaftar sesuai tenggat yang ditentukan, PSE Lingkup Privat bakal dianggap ilegal dan akses layanannya bisa diblokir di Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/01/10045291/politikus-golkar-pertanyakan-sosialisasi-kominfo-sebelum-blokir-sejumlah

Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke