Soroti Bahaya Radikalisme, Sekjen PDI-P: Mereka Gunakan Segala Cara Ganggu Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyoroti bahaya radikalisme bagi keutuhan Indonesia.

Menurutnya, bahaya radikalisme itu harus disadari dan dihadapi bersama agar tidak menggerogoti bangsa.

"Bahaya paham radikalisme, mereka masuk dalam alam pikir, mereka direkonstruksi dalam budaya, pendidikan, menggunakan berbagai cara untuk mengganggu Indonesia,” kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (29/7/2022).

Hasto menyatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta.

Hasto menilai, BBHAR PDI Perjuangan harus turut membangun kekuatan ideologi Pancasila agar masuk dan hidup dalam benak masyarakat Indonesia.

Caranya, BBHAR didorong untuk lebih aktif bergotong royong menjaga dan membumikan Pancasila dalam keseharian masyarakat, seperti dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“BBHAR itu memiliki peran yang sangat penting, bagaimana membangun kekuatan ideologi Pancasila ini sehingga masuk dalam benak rakyat Indonesia,” ujar Hasto.

Ia menyatakan bahwa BBHAR harus berdiri di semua daerah di Indonesia.

Selain untuk mengadvokasi masyarakat, BBHAR juga diharapkan sebagai benteng hukum dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Ada daerah yang belum bangun BBHAR, kami akan keluarkan instruksi. Partai juga harus percaya bahwa sengketa pemilu akan diselesaikan bersama BBHAR,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan DPP PDI-P Yasonna H Laoly sepakat bahwa paham radikalisme harus dilawan.

Dia meminta kader-kader BBHAR menjaga militansi dalam memperjuangkan ideologi Pancasila.

“Paham radikalisme terus kita hadapi. Saudara di daerah juga harus militansi pada partai dan ideologi, militansi dalam komitmen,” tegas Yasonna.

Sebagai informasi, BBHAR adalah salah satu badan PDI-P yang menggelar Rakorbidnas sesuai perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri serta amanat AD/ART partai untuk melakukan konsolidasi internal.

Pelaksanaan Rakorbidnas ini diharapkan dapat mendukung kepemimpinan pusat PDI-P untuk memenangkan Pemilu 2024.

Peserta Rakorbidnas yang digelar pada 28-29 Juli 2022 ini adalah BBHAR Pusat PDI Perjuangan, serta BBHAR dari 34 provinsi yang diwakili kepala dan sekretaris.