Salin Artikel

Jokowi ke CEO Jepang: Silakan Hubungi Saya jika Masalah Investasi Tak Selesai di Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah CEO perusahaan Jepang di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, Rabu (27/7/2022).

Kepada para CEO, Presiden pun meminta agar mereka bisa menghubungi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia jika mengalami kendala dalam berinvestasi di Indonesia.

Namun, jika kendala investasi tak bisa selesai di tingkat menteri, Jokowi mempersilakan para CEO menghubunginya langsung.

“Para CEO silakan minta nomor HP-nya Menteri Investasi, ini penting. Jika ada masalah bisa langsung berhubungan dengan Menteri Investasi. Jika tidak bisa selesai di Menteri Investasi, silakan hubungi saya,” jelas Jokowi sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan karakter investasi yang berkualitas.

Namun, Jokowi berharap investor Jepang dapat mempertimbangkan persaingan dengan investor lain di Indonesia.

“Saya sangat menghargai kualitas investasi Jepang. Namun, saya juga berharap investor Jepang mempertimbangkan competitiveness-nya. Sehingga dapat bersaing dengan investor lain di Indonesia,” ujarnya.

“In short, kualitas baik, harga bersaing, itulah yang kita harapkan dan saya yakin Indonesia masih merupakan salah satu tempat investasi terbaik,” lanjut Jokowi.

Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia berjalan dengan baik.

Politik domestik Indonesia juga sudah sangat stabil, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup baik pasca-pandemi.

“Tahun yang lalu kita tumbuh 3,69 (persen) dan kuartal pertama tahun ini Indonesia ekonominya masih tumbuh 5,01 persen year on year, inflasi juga bisa dijaga di 4,35 (persen). Kemudian defisit fiskal juga cukup baik, saya kira tahun ini akan jatuh di bawah 4,” jelasnya.

Selain itu, Indonesia juga masih memiliki cadangan devisa sebesar 135 miliar Dollar AS, dan bisa untuk 6-7 bulan impor.

Saat ini, investasi diharapkan bisa untuk membangun ekonomi hijau termasuk di bidang transisi energi.

“Saat ini juga kita sedang memulai membangun ibu kota baru di mana banyak sekali peluang investasi, mulai dari infrastruktur, teknologi untuk membangun smart city, dan lain-lainnya," jelas Jokowi.

"Kebijakan investasi juga sudah kita sederhanakan lewat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga semua perizinan bisa ditangani secara terkoordinasi di kantor investasi,” tambah Kepala Negara.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para CEO yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid.

Adapun para CEO yang hadir yaitu CEO Toyota Motor Corp Akio Toyoda, CEO Sojitz Corp Masayoshi Fujimoto, CEO Mitsubishi Corp Katsuya Nakanishi, CEO Mitsubishi Motors Corp Takao Kato, CEO Mitsubishi Chemical Corp Jean-Marc Gilson, CEO Denso Corp Koji Arima, CEO Toyota Tsusho Ichiro Kashitani, Vice President Sharp Corp Masahiro Okitsu, Vice President Inpex Corp Kenji Kawano, dan Vice President Kansai Electric Power Matsumura Mikio.

Usai lawatan ke Tokyo, Presiden dan Ibu Iriana Jokowi melanjutkan kunjungan kerjanya ke Seoul, Korea Selatan.

Dari Bandar Udara Haneda, pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Presiden dan rombongan, lepas landas sekitar pukul 18.30 waktu setempat.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/21523181/jokowi-ke-ceo-jepang-silakan-hubungi-saya-jika-masalah-investasi-tak-selesai

Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke