JK Ingatkan PMI Berkaca dari Kasus ACT agar Tak Kena Masalah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta agar PMI bisa belajar dari kasus yang menimpa yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Dia meminta jajarannya bisa menjaga kepercayaan dan tidak ingin siapa pun di lembaga tersebut terjerat masalah hukum karena tidak profesional menjalankan amanah di PMI.

"Kita harus berkaca pada ACT yang terkena masalah hukum karena dana yang dikumpulkan justru digunakan untuk maksud yang lain," ujar JK dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

Wakil Presiden Ke-10 dan ke-12 RI ini mengatakan, pengelolaan dana bantuan di PMI harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang baik.

Sebagai organisasi nasional yang bergerak untuk kemanusiaan, JK bersyukur PMI masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugasnya.

Bagi JK, PMI tidak mungkin bisa menjalankan tugas tersebut tanpa bantuan dari masyarakat.

JK juga mengimbau kepada seluruh pengurus PMI di semua tingkat untuk menjaga hubungan baik tersebut, termasuk kepada pihak pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB dan legislatif.

"Itu semua adalah mitra kita semua dan kita harus menjalin dan menjaga hubungan baik dengan mereka," tutur JK.

Selain itu, JK juga berpesan kepada jajaran PMI untuk bergerak di garda terdepan terhadap isu-isu kemanusiaan yang terjadi baik di Indonesia maupun di tingkat global.

"PMI harus tampil ke depan dan menjadi bagian dari solusi persoalan kemanusiaan yang akan dihadapi di masa yang akan datang," kata JK.